Metroterkini.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau meminta pelaksana tugas Gubernur Riau untuk segera menindak tegas Satuan Kesatuan Perangkat Daerah yang tidak berkompeten dari sistim pemerintahan.
"Memasuki triwulan kedua, bulan April ini, realisasi kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Riau 2016 baru tercapai 5,7 persen dalam bentuk kegiatan realisasi fisik," ujar Sekretaris Komisi D sekaligus anggota Banggar DPRD Riau, Asri Auzar, di Pekanbaru, Selasa (26/4/16).
Lebih lanjut dikatakannya, sedangkan realisasi keuangan hanya 4,4 persen dari total APBD Riau tahun anggaran 2016 yang mencapai 11 triliun.
"Lambatnya serapan APBD ini, sangat berdampak terhadap pembangunan yang ada di Provinsi Riau saat ini yang belum bisa dilaksanakan secara optimal," ucapnya.
Menurutnya, SKPD yang tidak pandai dalam sistim pemerintahan harus ditindak tegas oleh Gubernur Riau untuk kepentingan masyarakat setempat. Tanpa ada pertimbangan-pertimbangan pribadi.
“Kalau SKPD tidak pandai harus mundur, tidak usah bertahan dengan kondisi kinerja seperti itu. Plt Gubri harus tegas terhadap Kadis-kadis tersebut. Ini semua demi kepentingan Riau ke depan, jangan lagi ada pertimbangan-pertimbangan pribadi, kepentingan masyarakat harus didahulukan,” tegasnya.
Kemudian dikatakan politisi Demokrat ini, 5 persen anggaran tersebut dominan dibayarkan hanya untuk belanja ruti, bukan untuk pembangunan daerah.
"Tentunya tidak banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengerjakan program yang sudah dianggarkan. Jika baru lima persen hal itu berarti anggaran baru terlaksana untuk belanja rutin membayar gaji pegawai dan operasional kantor dinas badan saja, belum ada pembangunan yang terealisasi," jelasnya. [**mt]