Metroterkini.com - Komisi A DPRD Riau mendesak Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Provinsi Riau menindaklanjuti temuan BKN terkait 57 ribu PNS di Indonesia yang tidak jelas keberadaannya, tapi tetap menerima gaji.
"Kita desak BKP2D untuk menindaklanjuti temuan BKN, berapa PNS di Riau yang seperti temuan BKN itu," kata Suhardiman Amby, Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Senin (25/04/16).
Salah satu cara untuk menindaklanjuti temuan tersebut yakni, mesti melakukan identifikasi dan mengumpulkan seluruh PNS yang ada. Politisi Hanura ini mengkhawatirkan, dari 57 ribu temuan BKN itu, mayoritas dari PNS yang ada di Riau.
"Lakukan identifikasi segera, yang tidak produktif, yang datang hanya mengurus proyek pemerintah, disuruh pensiun muda saja. Daripada menghabiskan duit negara saja, mereka ada tapi tidak bekerja," ungkapnya.
Berhubung saat ini seluruh anggota dewan sedang melakukan reses, maka setelah reses nanti, Komisi A khususnya akan merencanakan pembentukan Panitia Khusus atau Pansus terkait persoalan ini.
"Rencananya kita akan bentuk Pansus, Pansus Identifikasi Pegawai Daerah Pemprov Riau. Pansus inisiatif dari Komisi A. Nanti dilakukan telaah, apa kebutuhan dinas terkait, berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan, itulah tugas Pansus nantinya," tutup Suhardiman Amby. [**rtc]