Metroterkini.com - Atas banyaknya masalah pada saat pengurusan surat tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) warga Pangkalan Kerinci usulkan birokrasi BPN ini diperbaiki kapan perlu Revolusi, melihat cara pengurusan surat tanah di kota lain, warga hanya sampai di loket pelayanan saja, namun kalau di Pangkalan Kerinci, langsung masuk ruangan.
"Kesempatan KKN didalam ruangan terbuka lebar, sehingga bagi warga yang ingin cepat membuat surat maka akan diperlambat oknum BPN," Jelas warga Pangkalan Kerinci.
Seharusnya pembayaran saat berurusan dengan BPN diloket, bukan masuk keruangan dan diterima orang per orang, ini sering terjadi diruangan permohonan hak, bahkan kadangkala penerimaan uang dilapangan itu hal biasa di BPN Pelalawan.
Buruknya birokrasi ini juga dikeluhkan oleh Notaris PPAT Cahya Negara yang berkantor di Sorek, sebab belum lagi masuk keruangan Kepala BPN Pelalawan sudah terkendala di ruangan pengukuran, dan buruknya pembayaran 300 ribu dibayar sementara pekerjaan tidak selesai, padahal melakukan kros cek kelokasi tanah gratis dan tanggung jawab BPN, selaku perpanjangan tangan pemerintah.
"Dalam rangka pendaftaran tanah warga, seharusnya tidak bayar, dan pegawai ini selalu mengulur - ulur waktu sehingga 1 tahun surat tidak selesai," jelas Cahya.
Bocoran persoalan ini sudah dilaporkan resmi dengan kop surat Notaris Cahya Negara pada Kepala BPN Pelalawan, Rita Sastra, namun laporan ini belum ditindak lanjuti, bukan saja pada Kepala BPN Pelalawan, surat ini juga disampaikan pada Mentri Agraria dan tata Ruang Jakarta.
"Tembusan juga telah saya sampaikan pada Kanwil BPN Riau di Pekanbaru, namun belum ada tanda - tanda reformasi birokrasi yang didengungkan oleh Jokowi, ujung - ujungnya " Tukasnya, Jumat (22/4/16).[basya]