Metroterkini.com - Program Bupati Pelalawan M Haris untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat kabupaten Pelalawan mendapat apresiasi dari luar Kabupaten ini. Pendidikan yang murah yang dibanggakan M Haris, ternyata hanya jargon belaka. Terbukti dengan banyaknya pungutan-pungutan yang memberatkan siswa di sekolah SMA Bernas Pelalawan.
Lebih miris lagi dengan sikap Syamsuar, Kepala Sekolah SMA Bernas menantang Orang Tua murid yang tidak mau menerima kebijakan sekolah menerapkan denda dan pungutan lain yang tidak ada dasarnya. Syamsuar yang menyatakan silahkan saja murid yang tidak mau menerima dikenakan denda-denda dan pungutan lainya untuk hengkang dari Pangkalan kerinci.
"saya ini orang sini, mau apa kau. Bilang sama orang tua murid yang tidak mau menerima kebijakan sekolah silahkan pindah ke Pekanbaru. Disana bisa gratis semuanya," ujar Syamsuar ketika dikonfirmasi mengenai dugaan pungutan-pungutan yang tidak wajar di sekolah SMA Bernas.
Menanggapi pernyataan Syamsuar ini, ditanggapi sinis oleh Marton, salah seorang tokoh pemuda Pelalawan. Menurut Marton, pernyataan Syamsuar yang menyuruh orang tua memindahkan anaknya dari Pangkalan Kerinci jika tidak mau membayar pungutan di SMA Bernas tidak mencerminkan seorang pendidik dan arogan.
"Undang-undang telah mengamanatkan pemerintah untuk memberikan pendidikan murah guna mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan tujuan kita bernegara. Makanya anggaran pendidikan harus dialokasikan sekitar 20 persen dari APBN amaupun APBD. Hal ini untuk mendapatkan pendidikan murah kepada anak bangsa," ujar Merton.
Selaku tokoh Pemuda Pelalawan, Marton menyayangkan pernyataan Syamsuar yang menyatakan kalau dia adalah orang Pelalawan asli untuk melindungi perbuatannya. Seharusnya, selaku orang Pelalawan, Syamsuar lebih memperhatikan pendidikan murah untuk anak negeri ini.
"Sebagai orang Pelalawan asli seharusnya Syamsuar mendukung program Bupati M Haris memcerdasakan anak Pelalawan supaya dapat bersaing ditingkat nasional maupun internasional. Bukannya menambah-nambah pungutan yang tidak jelas pertanggung jawabpanya," tegas Marton. (lb)