Metroterkini.com - Kepala angkatan bersenjata Malaysia menyebut pembangunan yang dilakukan China di wilayah sengketa Laut China Selatan sebagai “provokasi tak beralasan”. Komentar ini diutarakan pada Minggu (18/10), dari negara yang juga punya klaim di Laut China Selatan.
Hubungan China dengan beberapa negara di Asia Tenggara, khususnya Filipina dan Vietnam memburuk setelah Beijing menunjukkan agresivitas dalam membangun pulau buatan di wilayah peraiaran Kepulauan Spratly yang jadi sumber sengketa.
"Saya ingin mengomentari masalah provokasi tak beralasan oleh China atas pembangunan di pulau-pulau yang dijaga di Laut China Selatan," kata Kepala Angkatan Bersenjata Malaysia Zulkefli Mohd Zin pada forum keamanan di Beijing dilansir CNN.
"Jadi waktu akan membuktikan seperti apa niat China. Sementara itu kita harus menerima alasan yang diberikan oleh pemerintah Republik Rakyat China untuk tujuan pengembangan pulau-pulau ini," kata Zulkefli.
"Saya berharap bahwa itu adalah untuk tujuan baik dan tujuan dari semua umat manusia,” lanjutnya.
Sebelumnya, Malaysia sebenarnya berhati-hati dalam berurusan dengan Beijing terkait isu sengketa di Laut China Selatan. Berbeda dengan Vietnam dan Filipina, yang secara tegas mengkritik China karena ekspansi yang dilakukan negara itu.
Namun angkatan laut China secara berurutan melakukan pelatihan di sekitar James Shoal, yang terletak dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Malaysia. Ini memicu Kuala Lumpur mengubah pendekatannya tahun lalu, menurut seorang diplomat senior Malaysia.
Awal bulan ini China mengatakan telah menyelesaikan mercusuar di Cuarteron Reef dan Johnson South Reef di Kepulauan Spratly yang akan membantu pencarian dan penyelamatan maritim, keamanan navigasi dan bantuan bencana.
Wakil Menteri Luar Negeri China Liu Zhenmin, berbicara kepada forum militer yang sama pada Sabtu malam, mengatakan mercusuar ini akan sangat membantu keselamatan di Laut Cina Selatan.
China mengklaim 90 persen dari wilayah Laut China Selatan, tumpang tindih dengan klaim Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Brunei di perairan dengan nilai perdagangan mencapai US$5 triliun per tahun. [cnn]