Metroterkini.com - Terungkapnya kasus prostitusi online oleh Polresta Pekanbaru baru-baru telah membuka tabir kebejatan di kota bertuah ini. Bahkan ironisnya para pekerja seks komersial (PSK) mayoritas dari kalangan mahasiswa. Untuk itu kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru dengan tegas meminta agar kasus tersebut segera diusut tuntas.
"Kita apresiasi kerja pihak kepolisian yang sudah berhasil membuka tabir ini, namun kita minta persoalan prostitusi apapun itu bentuknya harus diusut tuntas, jangan hangat-hangat taik ayam. Waktu diangkat jadi pemberitaan sibuk kerja coba kalau nggak," cetus Anggota DPRD Pekanbaru Mulyadi, Rabu (7/10/15).
Politisi PKS ini juga menuding peristiwa tersebut adalah buntut dari lemahnya pengawasan dan tegaknya sebuah aturan oleh pemerintah dan berimbas pada merebaknya fasilitas-fasilitas yang bisa jadi sarang maksiak. Diantaranya karaoke keluarga dan bisnis perhotelan di Pekanbaru yang kian menjamur dan tak mengantongi izin.
"Seperti tempat karaoke keluarga, itu hanya modus saja karena dari kasus-kasus yang sudah terungkap rata-rata tempat itu malah jadi transaksi maksiat. Tambah lagi menjamurnya bisnir perhotelan, ada yang tarifnya hanya Rp100 hingga Rp175 ribu permalam, kalau begitu anak umur 15 tahun saja bisa nginap. Tanpa ditanya ada KTP atau tidak pelajar atau pekerja saya jamin banyak hotel di Pekanbaru tidak memiliki izin yang lengkap," jelasnya.
Lanjut Mulyadi, banyak bangunan-bangunan ruko yang sudah dialihfungsikan menjadi hotel dan wisma serta karaoke keluargs dan seharusnya persoalan-persoalan seperti ini harus diusut tuntas mengenai izinnya, sehingga prostitusi online bisa diminimalisir.
"Selain itu kita juga minta masyarakat, orang tua, untuk meningkatkan pemahaman dan membenteng anggota keluarga dengan nilai-nilai agama yang benar, agar tidak ada lagi mahasiswi-mahasiswi lain yang kita dengar menjadi PSK," pungkasnya. [**hr]