Metroterkini.com - Beberapa tentara Irak meninggalkan pos mereka untuk bergabung dalam gelombang imigran ke Eropa. Kesatuan angkatan bersenjata negara yang disokong pihak Barat dalam melawan ISIS itu pun makin diragukan.
Wawancara dengan para imigran dan analisis aktivitas di media sosial menunjukkan tentara nasional, polisi, dan pasukan khusus, termasuk milisi Syiah dan peshmerga Kurdi telah meninggalkan Irak dalam beberapa bulan terakhir, beberapa yang lain berencana pergi segera.
Mereka bergabung dengan lebih dari 50 ribu warga sipil yang meninggalkan Irak dalam tiga bulan terakhir, menjadi bagian dari eksodus imigran dari Suriah dan zona konflik lainnya di seluruh kawasan Timur Tengah.
Ketidakmampuan Irak untuk mempertahankan pasukannya semakin mengikis moral dalam militer. Angkatan bersenjata Irak telah ambruk secara bertahap dua kali dalam satu tahun terakhir ini dalam menghadapi ISIS.
Hal ini juga dapat mengganggu upaya koalisi pimpinan Amerika Serikat yang telah menghabiskan miliaran dolar demi melatih dan mempersenjatai pasukan Irak.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Irak mengatakan, militer tidak risau akan perginya tentara-tentara itu, yang menurutnya hanya segelintir dari puluhan ribu pasukan khusus mereka.
"Pasukan bersenjata melakukan tugasnya. Tidak ada alasan untuk khawatir," kata Jenderal Tahsin Ibrahim Sadiq, dikutip dari CNN, Senin (21/9).
Namun Saed Kakaei, penasihat kementerian untuk pasukan peshmerga Kurdi di wilayah utara Irak menyatakan lain. Meski dirinya tak mampu menyebut secara detil berapa banyak pasukannya yang pergi, angkanya "mengkhawatirkan".
Kepergian tentara ini menandakan keputusasaan yang dirasakan banyak warga Irak selama lebih dari setahun sejak ISIS merebut sepertiga wilayah negara mereka, mengancam akan merebut ibu kota, dan mendeklarasikan khilafah Islam.
Anggota pasukan bersenjata mengatakan, kepergian mereka ini disebabkan serangan harian dari pemberontak, kekerasan sektarian, dan kesulitan ekonomi yang mereka hadapi.
Banyak pula dari mereka yang frustasi dan kecewa dengan para pejabat terpilih, yang mereka tuduh telah menyia-nyiakan tentara yang bertarung di garis depan, sementara malah memperkaya diri sendiri dengan korupsi.
"Irak berharga untuk diperjuangkan, namun pemerintah tidak," ujar salah seorang polisi Irak. Pria 22 tahun itu memutuskan meninggalkan Irak setelah saudara laki-lakinya tewas dalam perang pada awal tahun ini di sebelah utara kilang minyak tempat ia ditugaskan.
"Tidak ada kekhawatiran bagi kami sama sekali. Pemerintah telah menghancurkan kami," katanya kepada wartawan. Menurutnya, kerugian perang yang dialami Irak selama lebih dari setahun disebabkan oleh kegagalan Baghdad dalam memberdayakan tentaranya.
Kontrol di daerah Baji dan sekitarnya, sekitar 190 kilometer utara Baghdad, telah berkali-kali pindah ke tangan yang berbeda. Otoritas berkata Juli lalu bahwa mereka telah kembali merebut kota itu, namun ISIS menyerang pusat Baiji beberapa hari kemudian, sehingga pasukan propemerintah terpaksa ditarik mundur.
Sementara itu, anggota pasukan lainnya yang ditempatkan di sebelah barat provinsi Anbar—daerah yang dikuasai ISIS—mengatakan, dirinya telah kehilangan segala alasan untuk tetap tinggal, dan bergabung dengan 16 rekannya yang lebih dahulu berangkat ke Eropa bulan lalu.
"Kami berjuang sementara pemerintah dan partai politik menggunakan misi ini untuk menghasilkan uang dan mengirim anak-anak mereka untuk tinggal di luar negeri," tuturnya via pesan daring.
"Yang mendorong kami untuk pergi adalah melihat orang-orang kami terluka, tewas, cacat, dan tak ada yang peduli,” lanjut dia.
Baghdad meluncurkan operasi militer untuk merebut kembali provinsi Sunni, Anbar, pasca ibu kota provinsi Ramadi jatuh ke tangan ISIS pada Mei, dan membuat wilayah pemerintah Irak semakin kecil.
Anggota operasi khusus di Ramadi mengatakan, unit elite itu sendiri telah kehilangan 100 tentaranya yang pergi ke Eropa dalam enam bulan ini. Jumlah ini belum dapat diverifikasi.
Tentara-tentara yang pergi itu telah mengubah profil Facebook mereka, dari foto bersama tank atau senjata, menjadi gambar kala mereka berkendara dengan sepeda maupun menikmati taman di Austria, Jerman, atau Finlandia.
PP memperkirakan ribuan warga Irak akan meninggalkan negara mereka untuk menjadi pengungsi dalam beberapa bulan mendatang. (Reuters/Marko Djurica)“Hanya menyewa”
Warga Irak, termasuk pasukan bersenjata, telah lama mengeluh soal korupsi dan salah urus di pemerintahan. Investigasi resmi tahun lalu menemukan 50 ribu "tentara hantu" dalam buku tentara. "Hantu" itu, menurut laporan tersebut, memicu runtuhnya militer pada Juni 2014 di utara kota Mosul.
Orang-orang itu digaji sebagai tentara, namun mereka menyuap petugas setempat dengan sebagian penghasilan mereka agar mereka dapat tidak menjalankan tugasnya, menggerogoti kekuatan militer.
Sejak itu, Irak amat bergantung pada milisi Syiah dan pejuang sukarelawan, di bawah badan pemerintah Hashid Shaabi. Tetapi beberapa tentara Hashid, yang dipanggil untuk meneangkat senjata oleh ulama Syiah terkenal di negara itu, juga ikut pergi.
Pejuang Syiah berusia 20 tahun dari timur provinsi Diyala, yang tak mau membeberkan identitas diri maupun kelompoknya, berpendapat pasukan propemerintah tidak menerima dukungan yang cukup untuk menggempur ISIS.
Ia baru saja menempuh perjalanan jauh ke Swedia demi bergabung dengan dua sepupunya, yang mantan polisi Irak.
"Anda tidak akan bisa berperang atau tinggal di bawah kondisi-kondisi seperti ini," terangnya melalui Facebook dari wilayah Stockholm. Para politikus "menggerogoti negara atas nama agama. Irak bukan milik kami lagi kami hanya menyewa."
Juru bicara Hashid, Ahmed al-Asadi, juga tidak dapat memberi hitungan akurat tentang berapa tentaranya yang telah beranjak, namun berkata pemerintah perlu melakukan lebih untuk mencegah perginya anak-anak muda Irak.
Reformasi diluncurkan bulan lalu oleh Perdana Menteri Haider al-Abadi bertujuan mengakhiri sistem kuota etnis dan sektarian yang telah menelurkan korupsi dana salah urus. Reformasi juga menyasar peningkatan akuntabilitas di tubuh militer dan institusi negara lainnya.
Namun karena terhalang birokrasi dan perebutan kekuasaan, inisiatif tersebut tak banyak membawa perubahan di medan perang dan hidup masyarakat sehari-hari, yang kekurangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti listrik.
Sementara itu di Eropa, perubahan kebijakan soal imigran ternyata mempengaruhi gelombang imigan secara keseluruhan.
Disambutnya para pengungsi dari Suriah di beberapa negara Eropa, mengakibatkan mereka yang tinggal di tempat konflik berencana untuk menjadi imigran pula, dengan Facebook dan media sosial lain sebagai petunjuknya.
PBB memperkirakan ratusan ribu orang akan meninggalkan Irak dalam bulan-bulan mendatang.
Meski begitu, hidup tentara-tentara itu di Eropa terhalang masa depan yang masih buram. Juru bicara Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi, UNHCR, mengatakan, mereka yang merupakan mantan pejuang tidak akan diberikan status pengungsi.[cnn]