Metroterkini.com - Pembina Harian KBPPP, Yasir selaku Dir Binmas Polda Jambi membuka Bintek dan sosialisasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Senin (07/09) di hotel Grand. Turut mendampingi Kaban BPMPDK, Junaidi Rahmad dan narasumber Pusdiklat Mendagri Widiaiswara, Yurika Xanthinia Wijayanti.
"Dalam kegiatan sosialisasi dan Bintek ini selaku pembina harian Keluarga Besar Putra-Putri Polri selalu memberikan adanya pencerahan bagi perangkat desa khususnya bagi bendahara desa," terang Yasir.
Dalam hal ini KBPPP hanya sebagai fasilitator pertemuan dalam kegiatan ini, dan yang berkompeten BPMDK untuk memberikan materi dan mendatangkan narasumber dari Pusdiklat Kemendagri.
"Untuk perangkat desa khususnya bendahara desa agar selalu mengikuti aturan yang sudah diatur baik dari Perbup dan Pemerintah pusat," tegasnya.
Sementara itu dari Kaban BPMDK, Junaidi mengatakan dengan adanya bantuan dari Pemerintah pusat berupa pemberian dana desa untuk seluruh Indonesia khususnya bagi desa yang di Kabupaten Tanjab timur.
"Pemerintah Kabupaten Tanjab timur saat ini sudah terealisasi untuk dananya 40%, sebanyak 8 M tahapan I, dan hanya 1 desa yang masih ada kendala berupa administrasi kurang dilengkapi," katanya.
Penggunaan akan dana desa diprioritas perbaiki sarana dan prasarana desa serta untuk meningkatkan adanya pelayanan publik.
"Dana desa itu ada ketentuan dari pusat digunakan pada infrastruktur desa, serta meningkatkan perekonomian perdesaan itu sendiri,"tegasnya.
Sementara itu ditambahkan oleh Ketua Umum KBPPP Provinsi Jambi, Asril Yusuf, bagi Keluarga Besar Putra-Putri Polri wilayah Provinsi Jambi dalam kegiatan sosialisasi dan Bintek tentang desa agar aparatur pemerintahan desa dapat memajukan perekonomian desanya.
"Sumber daya manusia yang didesa terutama bagi bendaharawan dapat mempertanggung jawabkan laporan keuangan atas penggunaan dana desa tersebut," ungkapnya.
Para peserta itu sendiri berasal dari aparatur pemerintah desa ada sebanyak 83 orang, 73 orang bendahara desa se-Kabupaten Tanjab Timur dan 10 orang dari bendahara kecamatan. [inroki]