Dewan Sebut Ribuan Naker Asing Bakal Masuk Riau

Sabtu, 11 Juli 2015 | 00:00:21 WIB

Metroterkini.com - Wakil rakyat di DPRD Riau mendatapkan informasi terkait banyaknya tenaga asing di Riau yang tidak memiliki izin serta bakal masuknya ribuan tenaga asing mayoritas dari etnis China yang akan diperkejakan di berbagai wilayah di Riau. 

“Informasi yang kami terima bahwa banyak tenaga asing di Riau yang tak punya izin. Bahkan akan masuk hampir kurang dari seribu orang ke Riau untuk mengerjakan kerjaan kasar sampai skill labour,” kata Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau seperti dikutip metroterkinicom dari riauterkinicom, Sabtu (11/07/15). 

Menurutnya, isu tersebut jelas mengkhawatirkan DPRD Riau selaku mewakili rakyat Riau. Sehingga sebutnya, perlu komisi terkait dalam hal ini Komisi E DPRD Riau untuk melakukan pengawasan terhadap tenaga orang asing di Riau. 

“Saya akan informasikan ke dinas dan penegak hukum untuk mewaspadai. Saya akan mengecam pejabat yang memberikan izin kerja bagi tenaga umum atau tenaga skill, jika di Riau masih memiliki kebutuhan skill yang dimaksud,” ungkapnya.

Di samping itu, ia berharap Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) bisa bekerjasama dalam hal ini. Terutama menjadi mata-mata DPRD Riau di seluruh pelosok Riau agar ikut serta dalam memastikan kebenaran informasi yang diperoleh DPRD Riau. 

“Tenaga kita banyak yang belum bekerja, tujuan investasi kita bukan mencari pemasukan dari perizinan saja tapi juga harus punya misi pembelaan kepada tenaga kerja lokal,” ungkap politisi Demokrat ini. 

Kemudian kepada tenaga lokal, ia mengatakan, harus mampu mempersiapkan diri agar dapat bersaing dengan pekerja dari luar. Apalagi jika gajinya yang diperoleh tenaga lokal, perputaran uang atau gajinya masih di sekitar Riau.

“Sebaliknya, kalau gajinya dikirim ke China, maka kerugian besar bagi daerah. Mencari uang ke Riau, tapi di bawa ke China, arti kasarnya, perputaran uangnya tidak di Riau,” terang mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru ini. 

Terakhir, ia menyampaikan apa yang dikatakannya tersebut, paling tidaknya bisa menjadi penunjang ekonomi Riau yang tidak berjalan karena belum maksimalnya realisasi APBD Riau.

“Semoga aparatur tidak ada yang bermain mata soal izin ini,” tutupnya. [***]

Terkini