Metroterkini.com - Langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang akan mencopot Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kampus Riau, mendapat dukungan penuh dari wakil rakyat di DPRD Riau.
“Jika memang terbukti bersalah, kita dukung langkah Mendagri yang ingin mengganti direktur IPDN. Tapi semua itu harus dibuktikan dengan data-data yang jelas, tidak bisa asal ganti saja,” kata Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau, Senin (06/07).
Menurutnya, persoalan IPDN bukanlah persoalan yang berkaitan dengan kesalahan manajemen IPDN, tapi lebih kepada person dari praja IPDN itu sendiri. Menurutnya, praja yang sudah mencoreng nama IPDN, mesti diberikan sanksi yang tegas.
“Yang dikhawatirkan itu, direkturnya tahu dengan persoalan itu, tapi dia diamkan. Saya menilai, kesalahan person prajanya, pecat prajanya dan berikan tindakan pidana yang tegas terhadap mereka,” ungkapnya.
Agar hal ini tidak terulang lagi, politisi Demokrat ini mengatakan, pembinaan agama terhadap seluruh praja yang ada di IPDN mesti ditingkatkan. Apalagi, persoalan ini tidak terlepas dari lemahnya nilai agama yang dimiliki oleh person praja itu sendiri.
Hal senada juga dikatakan Ade Hartati Rahmat, Anggota Komisi E DPRD Riau. Menurutnya, persoalan IPDN ini merupakan sebuah tindakan yang sangat fatal dan telah mencoreng nama baik IPDN.
“Kalau terbukti, pejabat yang ada di situ termasuk direkturnya mesti bertanggung jawab. Kita berharap, Mendagri selalu menindaklanjuti persoalan ini, kita serahkan sepenuhnya ke Kemendagri,” tutupnya seperti dilansir dari riauterkini.
Berita sebelumnya, Mendagri akan mengganti Direktur IPDN Rizka Utama. Pencopotan ini, karena direktur dianggap gagal memimpin kampus pencetak para abdi negara itu. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya kasus moral yang melibatkan enam praja di IPDN yang dipimpinnya. Enam praja itu terdiri dari dua praja putri dan empat praja putra. [**]