Metroterkini.com -Lambannya pelaksanaan proses lelang proyek tahun 2015 dilingkup Pemda Bengkalis diduga ada unsur kesengajaan oleh SKPD dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kamis (2/7).
"SKPD dan ULP diduga sengaja memperlambat proses pelelangan," kata Wan Sabri, dari Komite Masyarakat Bukit Batu-Siak Kecil (KOMBS), Kamis (02/07) siang kepada wartawan.
Menurutnya, lelang proyek tahun ini diluar perkiraan, karena sudah memasuki awal bulan Juli masih banyak kegiatan proyek yang belum dilelangkan.
Berdasarkan fakta ini, muncul indikasi SKPD diduga sengaja menyimpan paket atau kegiatan, termasuk kinerja ULP yang diduga memperlambat lelang yang dokumennya sudah diserahkan SKPD.
"Diduga ada unsur kesengajaan,” ungkap Wan Sabri.
Wan Sabri menenggarai, SKPD bisa saja menitipkan orangnya untuk dijadikan pemenang lelang di ULP. Karena masa jabatan bupati dan wakil bupati pada 5 Agustus mendatang akan berakhir.
Wan Sabri juga menduga ada indikasi SKPD juga tidak serius melelangkan kegiatannya. Karena diduga selama ini pemenang proyek-proyek yang berada di SKPD, diduga diatur oleh ULP melalui kelompok kerja (pokja) kepada rekanan tertentu atau titipan dari pengambil kebijakan.
“Kecurigaan kita pelelangan proyek tahun ini sangat bernuansa politis. Diduga ada motivasi sekelompok orang mengumpulkan duit melalui setoran proyek untuk membiayai pilkada bulan Desember mendatang. Makanya SKPD seperti sengaja memperlambat penyerahan dokumen lelang ke ULP, ditambah lagi dengan kinerja buruk ULP yang sarat KKN,” pungkas Wan Sabri memberi alasan.
Abaikan Instruksi Bupati
Terpisah ketua Gabungan Rekanan Konstruksi (Garansi) Bengkalis, Misri mendesak kepada SKPD dan ULP untuk segera memprioritaskan pelelangan proyek tahun ini.
Maksudnya semua kegiatan yang ada di SKPD sudah bisa dilelang dalam bulan Juli ini, karena apabila terlalu lama akan berdampak buruk pada kualitas pekerjaan di lapangan dan memicu munculnya masalah dikemudian hari.
“Sangat disayangkan, instruksi bupati diabaikan begitu saja oleh SKPD dan ULP. Seharusnya kedua institusi tersebut saling bersinergi. Termasuk peran dari pengawas atau koordinator ULP lebih maksimal,sehingga pelelangan pada tahun 2015 ini berjalan sesuai schedulle,” papar Misri.
Ditambah pria asal Bantan tersebut, harus ada tindakan tegas dalam kurun waktu yang tinggal sebulan lagi sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir terhadap SKPD yang membandel dan kinerja ULP yang makin memburuk.
“Masak ada lelang proyek lebih sebulan pemenangnya baru ditetapkan. Padahal sekarang ini peserta lelang untuk satu paket kegiatan tidak sebanyak dahulu. Dan ini selalu terjadi setiap tahun tanpa ada evaluasi serta koreksi dari pengambil kebijakan,” ujar Misri.
Sementara itu, Ketua DPRD Bengkalis H Heru Wahyudi yang diminta tanggapannya terkait lambannya proses lelang mengimbau SKPD dan ULP agar melalang proyek sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sebab, pengesahan APBD 2015 pada Desember 2014 salah satu tujuannya agar lelang proyek bisa dipercepat dan pada Bulan Juni semua proyek sudah selesai dilelang.
Namun, ternyata sampai Juli masih banyak proyek diberbagai SKPD yang belum dilelang.
"Kita berharap, SKPD segera menyerahkan dokumen ke ULP. Dan ULP juga segera melelang agar kegiatan bisa jalan," kata Heru Wahyudi. [rdi]