Metroterkini.com - Meski pemerintah pusat dan daerah berkomitmen soal sekolah gratis, namun itu tampaknya hanya sebatas isapan jempol. Pasalnya, masih ada sejumlah sekolah yang melakukan pungutan liar dengan dalih pengadaan ini dan itu meski tanpa persetujuan komite sekolah.
Seperti yang terjadi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Mandau, Bengkalis. Meski Ketua dan anggota Komite sekolahnya tidak ikut saat rapat pungutan pembangunan gedung aula kepada ratusan calon wali muridnya, tanpa beban dan segan, pihak sekolah tetap bersikukuh menetapkan pungutan sebesar Rp250 ribu persiswanya.
Hal serupa juga terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Mandau, salah satu jurusan yang ada di sekolah tersebut juga terang-terangan mengatakan jika siswa yang memilih jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ), harus menyiapkan uang sebesar Rp7 juta untruk membeli keperluan komputer selama menimba ilmu dan jika tidak, sekolah tidak menjamin kelancaran proses belajar-mengajar.
Cermin dari ulah sejumlah sekolah tersebut ternyata mengundang keprihatinan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis yang membidangi permasalahan dunia pendidikan, Abi Bahrum. Dirinya berencana pada Rabu (1/7/15) mendatang memanggil seluruh perangkat dunia pendidikan yang ada di Kecamatan Mandau guna membahas sikap sekolah yang nyata-nyata sangat merugikan calon siswa tersebut.
"Insya Allah Rabu mendatang saya akan panggil seluruh perangkat pendidikan untuk hearing. Jika nantinya sejumlah sekolah tersebut tetap bandel melakukan pungutan, kita akan kenakan sangsi sosial. Sebaiknya, saya serukan kepada orang tua murid jika tetap dilakukan pungutan oleh sekolah, jangan ditanggapi dan seandainya nanti berimbas kepada siswa, baru akan kita bawa ke jalur hukum," ancamnya.
Anehnya, mesi telah berulang kali mendapatkan sorotan tajam, Pemerintah seakan lepas tangan dan tutup mata akan kejadian tersebut. [dn-rtc]