Sudah 4 Tahun DPC F.SPPP-SPSI Inhu Tak Miliki Kantor

Sudah 4 Tahun DPC F.SPPP-SPSI Inhu Tak Miliki Kantor

Metroterkini.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC.F.SPPP-SPSI) Kabupaten Inhu, mengaku belum memiliki kantor sampai saat ini karena terkendala anggaran pendapatan organisasi belum tercapai.

"Benar kantor belum ada, terkendala dengan dana masih selalu minus pendapatan hasil organisasi. Sebab, dalam cacatan Tahun 2014 ini, baru sekitar 4.000 jumlahnya yang menjadi anggota di organisasi DPC.F.SPPP-SPSI Kabupaten Inhu," kata April, Ketua DPC.F.SPPP-SPSI Inhu pada wartawan, Kamis (14/8).

Diakuinya dana 1 persen dari pendapatan upah anggota dan iuran wajib yang dikenakan atau menimal Rp 10.000 per anggota tiap bulannya, tengah ditentukan mekanisme dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) F.SPPP-SPSI.

Masih menurut April, bahwa organisasi DPC F.SPPP-SPSI yang berdiri dan sudah berjalan 4 tahun di Kabupaten Inhu, dana hasil iuaran wajib anggota itu, diserahkan sebesar 5 persen haknya Pungurus Unit Kerja (PUK). Sedangkan 2.5 persen lagi untuk tingkat Dewan Pimpinan Cabang di daerah serta 2,5 persen lagi untuk pengurus di tingkat Propinsi.

"Artinya hanya 2,5 persen hak pengurus di DPC, yang peruntukannya untuk biaya operasional ketika ada masalah sengketa kerja jika ada yang melapor anggota. Sedangkan dari hasil itu saja," kata April. 

Diakuinya, dengan kondisi demikian kadang pihaknya masih tertombok dari kantong pribadi. "Maka untuk penyediaan kantor masih belum mampu," tambahnya.

Menurutnya, dari 4.000 pekerja/buruh yang menjadi anggota berasal dari Pekerja kebun termasuk Pabrik Kelapa Sawit PT.Mega Nusa Inti Sawit, PT.Inecda Platation, Arvena Sepakat, PT.Tunggal Perkasa Platation, Sawit Sawindo Kencana, Plam dan Pabrik Karet PT.Tirta Sari yang baru bermitra dengan organisasi SPPP-SPSI Inhu, dan lainnya belum dengan alasan masih sulit diterima perusahaan.

Menyikapi belum adanya kantor, Wakil Sekeretaris FSPPP-SPSI Kabupaten Inhu, L Manurung menyesalkan lambannya memiliki kantor. "Pasalnya, bila benar ada iuran per bulan setiap anggota sebesar 1 persen dari upah, sesuai jumlah anggota tetap, tentu dana mencukupi untuk penyediaan kantor," katanya.

Menurutnya kantor itu hal utama sebagai tempat peyanan dan agar organisasi tersebut tidak menjadi bahan pertanyaan. "Kita sendiri, belum pernah mengetahui dan merasakan hasil iuaran tersebut, bahkan realisasi peruntukan dikemanakan juga belum diketahui," sindir mantan Karyawan PT.Innecda Platation ini.

Untuk itu sebut Manurung, kepada anggota perlu transparan secara rinci, karena iuran wajib anggota itu untuk kepentingan bersama dalam kemajuan organisasi. Maka kantor sangat penting, guna kelancaran pelayanan secara umum. [setia]

Berita Lainnya

Index