PT SRL Terus Babat Hutan Rupat

PT SRL Terus Babat Hutan Rupat
PEKANBARU [metroterkini.com] - PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dengan dalih mengantongi izin dan masih berlaku terus membabat hutan Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis. LSM Lingkungan mengecam tindakan tersebut karena akan mengancam kelestarian pulau tersebut. Kalangan peduli lingkungan yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Provinsi Riau meminta aktivitas perusahaan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dihentikan. Namun selama ini Pemda, baik Bengkalis maupun Riau terkesan tutup mata. "Kami elemen masyarakat yakni Jikalahari, Walhi Riau dan WWWF merasa kecewa akan ketidak pedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Anggota DPRD Riau. Pasalnya, kondisi hutan di Pulau Rupat sudah luluh lantah, tetapi tidak ada tindak lanjut untuk menghentikan," kata Susanto Kurniawan, Koordinator Jikalahari. Dalam rilisnya mengatakan, kondisi hutan di Pulau Rupat yang sudah seperti itu hendaknya ada kepedulian untuk menghentikan aktivitas. Karena penebangan hutan di Pulau Rupat secara seporadis atau bebas dengan dalih memiliki izin yang masih saja berlangsung. Tambah Santo, kondisi ini jelas sangat erdampak pada lingkungan yang di pulau tersebut. Dikatakannya, keberadaan perusahaan seperti PT Sumatera Riang Lestari (PT SRL) beroperasi di Pulau Rupat sampai saat ini, itu harusnya segera menghentikan semua kegiatannya. "Kami dari elemen masyarakat peduli lingkungan ini sangat berharap Pemprov Riau dan anggota DPRD Riau agar mempunyai hati nurani. Jangan nantinya setelah terjadi bencana baru, akan berbuat. Ini artinya kalau boleh kami sebut sebagai sikap cari muka," ujar Santo menambahkan. Data Jikalahari, penebangan dan perambahan hutan sudah dikeluhkan masyarakat Pulau Rupat. Permintaan ini, sebut Santo agar tetap melestarikan lingkungan hidup di Pulau Rupat yang sekarang kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan terancam tenggelam. Sementara Ian Kosasih dari WWF Indonesia mengungkapkan, PT SRL harus menghentikan segala aktivitasnya, terutama kegiatan pembabatan hutannya. Meskipun itu mengantongi izin, tetapi dari sisi lingkungan dan ekonomi masyarakat sedikitpun tidak ada nilai tambahnya. Sesuai kondisi rill di lapangan, saat ini PT SRL hanya menambah daftar perusahaan yang akan merusak lingkungan hidup di Pulau Rupat. "Pulau Rupat dari segi lingkungan membutuhkan hutan alam sebagai penyangga. Namun secara ekonomi kerakyatan HTI sedikitpun tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat khususnya warga Rupat," katanya.**/mtc/nas

Berita Lainnya

Index