Nelayan Dihimbau Tidak Melaut di Jalur Roro

Nelayan Dihimbau Tidak Melaut di Jalur Roro

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bengkalis menghimbau para nelayan untuk tidak melaut atau menangkap ikan di sekitar pelabuhan fery penyeberangan (roro). Selain melanggar aturan, apa yang dilakukan nelayan itu juga membahayakan orang lain dan diri sendiri.

"Kita memang sudah dihubungi oleh Dishub terkait dengan persoalan ini. Kita sangat respon sekali dan berharap kepada nelayan untuk tidak melakukan itu (menangkap ikan di jalur roro, red)," ujar Kepala DKP Bengkalis, Ir Amri Fachri  kepada wartawan, Senin (3/2).

Dikatakan, untuk memastikan larangan tersebut, DKP ujar Amri akan langsung terjun ke desa-desa nelayan dan mensosialisasikan tentang kawasan perairan mana saja yang tidak boleh dilakukan penangkapan ikan. 

Nelayan-nelayan tersebut menurut Amri merupakan nelayan dari desa-desa setempat sehingga untuk proses sosialisasi dan koordinasi bisa dilakukan lebih mudah.

Selain itu, DKP juga sambung Amri mempertimbangkan untuk mengadakan pertemuan khusus dengan Dishubkominfo guna lebih meningkatkan lagi koordinasi antar dua SKPD. 

"Dengan pertemuan itu nantinya bisa kita bahas hal-hal apa saja yang bisa dilakukan DKP sesuai dengan kewenangannya dalam membantu kelancaran arus pelayaran. Salah satunya tentang jalur penyeberangan roro," kata Amri.

Sebelumnya diberitakan, aktifitas nelayan yang melakukan penangkapan ikan di jalur penyeberangan membuat arus penyeberangan roro dari Air Putih – Sei Selari dan sebaliknya terganggu. 

Dikhuatirkan, kalau tidak segera dicegah akan terjadi konflik antar nelayan dengan perusahaan pelayaran, khususnya kapal penyeberangan.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Bengkalis, H Ja’afar Arif saat dihubungi Minggu (2/2) mengatakan, dirinya suda melihat langsung bagaimana aktifitas nelayan di sekitar pelabuhan penyebarangan. 

"Bahkan ada jaring nelayan yang melintas ramdoor. Ini benar-benar sangat membahayakan," ujar Jafar.

Dikatakan, seharusnya jalur pelayaran bebas dari aktifitas nelayan dalam bentuk apapun, apakah itu gombang, rawai, jermal, dan aktifitas lainnya yang bisa mengganggu aktifitas pelayaran. 

Selain bisa merusak kapal, aktifitas tersebut juga bisa merugikan para nelayan misalnya kerugian material seperti alat tangkap mereka rusak  dan juga membahayakan diri sendiri.

"Kalau alat tangkap mereka rusak, mereka tidak bisa  minta ganti rugi kepada perusahaan pelayaran, karena apa yang dilakukan itu melanggar aturan," tambahnya.

Disisi lain, sambung Jafar, bisa jadi masyarakat nelayan tidak mengetahui aturan. Oleh karena itu, perlu ada rambu-rambu yang dipasang di alur pelayaran untuk mencegah mereka melakukan aktifitas penangkapan ikan. 

Terkait dengan rencana pemasangan rambu-rambu tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan.

"Kita sudah menghubungi Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap persoalan ini. Selama saya menjadi Kepala Dinas Perhubungan, memang belum pernah membicarakan itu," katanya.

Selain pemasangan rambu-rambu, hal lain yang mungkin perlu dibicarakan adalah sosialisasi ke masyarakat nelayan. Mereka perlu tahu sudah ada undang-undang yang mengatur pelarangan menangkap ikan di jalur penyeberangan. **rd

Berita Lainnya

Index