Aksi demonstrasi tersebut, dipicu keluarnya penetapan pemenang lelang tahap pertama sebanyak 65 dari 108 paket di Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) yang mayoritas pemenang lelang ke 65 paket itu didominasi oleh rekanan luar Bengkalis, seperti dari kota Pekanbaru, Dumai bahkan rekanan dari Lirik Indragiri Hulu.
Dalam pertemuan tekhnis lintas asosiasi yang dilakukan pada Selasa (24/7) malam lalu di kantor KADIN Bengkalis, mayoritas asosiasi dan rekanan sudah siap untuk melancarkan aksi. Pada rapat persiapan tersebut, dihadiri oleh puluhan rekanan di Bengkalis yang kecewa dengan proses lelang satu pintu yang ditengarai dikuasai pihak tertentu.
"Kita dari Gapensi mendukung sepenuhnya aksi yang akan dilancarkan pada kamis nanti. Intinya kita meminta ada keberpihakan dari Pemkab Bengkalis dan ULP terhadap rekanan lokal, dimana pemerintah merupakan pelindung dari asosiasi-asosiasi yang ada," ungkap Suhaimi, Wakil ketua Gapensi memberikan dukungan.
Senada dengan itu salah seorang rekanan asal Bengkalis, Misri menyampaikan bahwa banyak keganjilan dalam penetapan pemenang lelang kegiatan di Dinas BMP. Dicontohkannya, pada paket nomor 008, pemenang lelang CV.Karya Gemilang diduga tidak terdaftar dalam rekapitulasi perusahaan yang memasukan penawaran, tetapi dimenangkan.
"Ada paket pekerjaan dimana Pokja satu ULP memenangkan rekanan nomor bunsit dalam penawaran, yaitu nomor 46. Rencana aksi ini tidak lain sebagai bentuk koreksi serta evaluasi atas kinerja ULP dan pemerintahan di Bengkalis," sebut Misri.
Pendapat lain dilontarkan oleh M.Fahcrorozi Agam, yang hadir pada pertemuan Selasa malam tersebut. Menurutnya, diduga telah banyak terjadi kesalahan serta dugaan kesewenang-wenangan dalam proses lelang di ULP, termasuk diantaranya dugaan adanya intervensi dari pihak luar serta permainan oleh orang dalam sendiri, dalam hal ini ketua dan anggota Pokja.
"Kita sudah masukan surat secara resmi kepada Polres Bengkalis tentang rencana aksi demo kawan-kawan rekanan di Bengkalis. Mudah-mudahan Rabu besok (hari ini,red) surat izinnya keluar, dan kita bersama-sama dapat melancarkan aksi untuk melakukan sebuah koreksi nyata atas jalannya proses pelelangan di ULP dan pemerintahan sekarang ini," tegas Agam, yang juga sekretaris KNPI kabupaten Bengkalis ini.
Disampaikannya juga bahwa lahirnya ULP dengan masih menggunakan pola manual dalam evaluasi sangat prematur. Dipaksakannya pembentukan ULP diyakini hanya untuk mengakomodir kepentingan tertentu. Rencana aksi itu sendiri akan menuntut keberpihakan pemkab Bengkalis kepada nasib rekanan lokal, atau ULP dibubarkan saja.
Ketua KADIN kabupaten Bengkalis Masuri, dalam pengarahannya mengharapkan agar rencana aksi dapat berjalan sesuai rencana, sesuai dengan tuntutan kalangan rekanan untuk menyampaikan aspirasinya. Diakuinya juga walaupun KADIN bukan asosiasi rekanan, tetapi KADIN merasa bertanggungjawab terhadap rekanan lokal.
"KADIN memberikan apresiasi terhadap apa yang menjadi tuntutan kontraktor lokal. Pembangunan di Negeri Junjungan ini juga tidak terlepas dari peran kontraktor lokal," ujar Masuri. (LN-08/09)
