Menkeu Koordinasi ke Kementerian Terkait Soal Abrasi Pulau Bengkalis

Ahad, 21 Juni 2015 - 00:00:11 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com - Setiap tahun puluhan meter pantai Pulau Bengkalis menjadi lautan akibat abrasi. Kondisi ini akhirnya mendapat perhatian pemerintah pusat. Ini disampaikan Menteri Keuangan RI Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro saat meninjau  abrasi di Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, Selasa (16/6/15) minggu lalu.

Bambang berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menangani abrasi tersebut.

Sebagai sebuah pulau yang posisinya diserambi depan Indonesia, yakni berada di batas terluar dan berbatasan dengan Malaysia. Saban tahun garis pantai Pulau Bengkalis amblas kelaut. Jika ini dibiarkan akan berpengaruh terhadap garis terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dengan mundurnya garis pantai karena abrasi, maka berpengaruh pada garis terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu butuh penanganan serius terhadap abrasi pantai,” ungkap Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, saat mengunjungi kawasan abrasi di areal PT Meskom Agrosarimas, Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, Selasa minggu lalu.

Menkeu RI bersama Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Jon Erizal didampingi Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh, Wakil Bupati Bengkalis, Suayatno, Sekretaris Daerah, Burhanudin, anggota DPRD Bengkalis, Zamzami mendapat penjelasan dari Pimpinan PT Meskom Agro Sarimas, Pendi, bahawa garis pantai di sisi Utara dan Timur pulau Bengkalis sepanjang 83 km setiap tahun mengalami abrasi.

Menurut Pendi, kawasan yang terparah di kawasan Tanjung Jati hingga Muntai sepanjang 22,5 km.

Rata-rata setiap tahun luas abrasi mencapai 59,02 hekter dan laju abrasi mencapai 32,5 meter per tahun.

Berdasarkan data studi penelitian yang dilakukan Sigit Sutikno dari Fakultas Teknik Universitas Riau, laju abrasi pantai Pulau Bengkalis. Selama kurun waktu 26 tahun (1988 – 2014) diperkirakan daratan Pulau Bengkalis yang hilang akbiat abrasi mencapai 1.504,93 hektar.

Pada kesempatan itu, Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh menjelaskan kepada Menkeu, dua tahun lalu saat berkunjung di tempat yang sama. Pantai tempat Menkeu dan rombngan berdiri dan seratus meter menjorok ke laut merupakan daratan. Namun, kini daratan itu hilang karena tergerus abrasi pantai.

Sejauh ini kata Herliyan, Pemkab Bengkalis telah melakukan upaya-upaya penanggulangan abrasi pantai. Seperti melakukan proyek penahan gelombang di sejumlah titik terparah abrasi. Namun karena upaya penanggulangan abrasi membutuhkan dana cukup besar, maka pihaknya berharap kepada pemerintah provinsi maupun pusat untuk menanggulangi abrasi di Pulau Bengkalis.

Setelah mendengarkan pemaparan, Menteri Keuangan RI mengatakan, perlu ada langkah dan upaya ekstra dalam penanganan abrasi pantai. Terlebih Pulau Bengkalis, selain merupakan daerah terluar RI, juga memiliki potensi besar terutama di sektor perkebunan, seperti kelapa sawit.

Kondisi abrasi yang parah tentu menyebabkan hilangnya potensi besar sektor ekonomi.

Dikatakan Menkeu, selain akan mengupayakan pembangunan penahan gelombang untuk mencegah abrasi laut.

Pihaknya juga berharap adanya upaya pelestarian lingkungan. Salah satunya melakukan penanaman pohon bakau atau mangrove sebagai benteng abrasi.

Disinggung tentang pembiayaan untuk penanganan abrasi, Menteri Keuangan menegaskan butuh sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Sebab menurutnya, penanganan abrasi bukan hanya dilihat dari prespektif kepentingan daerah, namun juga dilihat dari kepentingan pusat.

“Tentu kita tidak bisa potensi ekonomi hilang karena abrasi, kemudian garis pantai kita semakin mundur,” ujar Bambang. [rdi]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT