10 Tahun Kerja 700 Karyawan PT. MUP Tidak Terdaftar BPJS

10 Tahun Kerja 700 Karyawan PT. MUP Tidak Terdaftar BPJS

Metroterkini.com - Sebanyak 700 orang dari 3000 orang karyawan PT. Mitra Unggul Perkasa (MUP) di Langgam tidak memiliki Kartu Tanda Penududuk (KTP), hal ini terungkap setelah salah seorang karyawannya mengklaim BPJS kepada Klinik perusahaan untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Selasih Pangkalan Kerinci.

"Ketika anggota kami ingin minta rujukan ke Rumah Sakit Umum perusahaan tidak memberikan karena kami tidak terdaftar ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," Jelas Ketua Serikat Federasi Konstruksi, Umum dan Informal, Serikat Buruh Sejahtra Indonesia, Apul Sihombing, SH, Senin (11/5/15).

Akibatnya anak anggota dia ini harus kehilangan nyawa karena lama menunggu kelahiran, seharusnya kelahirannya harus dioperasi namun tergendala BPJS.

Dijelaskannya, selama ini PT. MUP dengan leluasa merekrut tenaga kerja dari luar daerah, tampa melapor kepada Disnaker Pelaalwan, tentu hal ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

"UU ini berbunyi, mewajibkan setiap pengusaha atau pengurus untuk melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang berwenang," Jelasnya.

Untuk itu sibutnya dia mengecam perusahaan untuk melakukan kewajibanya, karena setiap tenaga kerja harus memiliki Jamsostek, dan setiap tenaga kerja harus didaftarkan, baik itu BPJS kesehatan maupun BPJS tenaga kerja.

"Wah gawat ini PT. MUP masak 700 anggotanya tidak terdaftar selama ini, pada kemana pemerintah setempat," Jelas Apul.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.3/MEN/III/2014 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, batas waktu proses pengesahan pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan adalah 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani dengan dibubuhi stempel perusahaan.

"Ini tentu sudah sangat menyalah, sebab karyawan PT. MUP ini sudah ada dan bekerja di Pelalawan sudah lebih 10 tahun," Tukasnya.

Ketika dikonfirmasi pada kepala Disnakertrans Pelalawan, dia mengancam perusahaan PT. MUP kalau tidak segera mendaftarka hingga Juli 2015 maka perusahaan ini akan didenda 1 Milyar atau Pidana 6 Tahun.(bb)

Berita Lainnya

Index