Data yang berhasil diperoleh dari Bagian Biro Perlengkapan Kantor Gubernur Riau, pekerjaan tersebut sebagian besar dikuasi oleh kerabat dekat pejabat.
Pekerjaan tersebut menurut sumber di Biro Perlengkapan Pemprov pada metroterkini.com belum lama ini rawan penyimpangan disebabkan letak asset yang terpencar-pencar serta kurangnya kontrol dari pihak-pihak terkait.
Selain itu, ditemukan kejanggalan seperti satu orang bisa mendapatkan 11 paket dalam bidang yang sama yaitu pemeliharaan lahan milik Pemprov Riau.
Jumlahnya setiap paket antara Rp 100 juta kebawah dengan jumlah paket Informasi yang diperoleh Realita Riau, sejumlah paket yang menjadi pertanyaan masyarakat seperti pekerjaan sesuai daftar kegiatan pengamanan aset milik Pemprov Riau tahun 2010 lalu, diantaranya pekerjaan pemeliharaan lahan di Kabupaten Kampar, lokasi Pantai Raja, luas 100,000 M2, yang dikerjakan PT Dua Putri Utama, Direktur Arbain dengan nilai kontrak Rp 51,950,000.
Menurut laporan pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, namun menurut sejumlah sumber pekerjaannya tidak selesai 100 persen.Tak hanya itu, dalam item yang sama yaitu pemeliharaan lahan di Sungai Kunyit Kabupaten Indragiri Hulu, dengan luas 39,556 M2 yang dikerjakan oleh perusahaan CV Mandiri Prima Sinergi, Direktur Ari dengan nilai kontrak Rp 23,518,000 juga mengalami nasib yang sama.
Sumber dari kantor gubernur dari Bagian Biro Perlengkapan juga menyebutkan, bahwa sejumlah paket Kegiatan Pengamanan Aset Milik Pemprov Riau mengalami nasib yang tragis.
Dugaan mark up dan fiktif sangat kuat terjadi dalam paket tersebut karena modus yang digunakan selama ini sangat rapi dan gampang untuk dielakkan dari jeratan hukum. Seperti modus, pembersihan lahan, hanya sebagian yang dibersihkan.
Setelah itu, dibuat laporan, foto dan sebagainya. Hasilnya, proyek dilaporkan selesai. Bobot pekerjaan umpamanya hanya 30 persen dilaporkan 100 persen. Semua dana pekerjaan dicairkan dan uang dibagi-bagi antara perusahaan pemenang tender dengan pejabat terkait di Biro Perlengkapan Kantor Gubernur Riau, jumlah setiap paketnya juga sangat mendukung untuk terjadinya kolusi dan nepotisme, sebab rata-rata paket pekerjaan Rp 100 juta ke bawah.
Dalam hal ini, panitia bisa diajak kerjasama. Siapa yang memiliki kedekatan dengan pejabat di Biro Perlengkapan atau pemegang memo dari atas pasti bisa mendapatkan paket. Dalam temuan, ada satu perusahaan yang dapat lebih dari satu paket pekerjaan.
Saat hal ini dikonfirmasikan pada Kepala Biro Perlengkapan, Kasmianto melalui Hp yang bersangkutan tidak ada balasan begitu juka melalui PPTK Edi Saputra juga tidak pernah ada jawaban alias tidak aktif.**/bs/ns
