Dishub Komimfo Inhu Akan Mengajukan Ranperda IT

Selasa, 24 Februari 2015 - 00:00:17 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Inhu telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke DPRD Inhu untuk segera disahkan agar program teknologi informasi tersebut bisa dioptimalkan sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Riau.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan (Dishub Komimfo) Kab Inhu Drs.H.Erpandi melalui Kepala Bidang Informatika Dishubkominfo Inhu melalui selulernya Roma Doris, Selasa (24/2). 
“Menurutnya bahwa Electronic government disebut e-gov adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya baik urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

Dengan itu sebutnya, aplikasi e-gov juga dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

"e-gov merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik atau IT. Ini suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi," tukasnya.

Dijelaskan lagi, bahwa saat ini beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada Pemkab Inhu, sudah menggunakan sistem e-gov. Untuk program inipun sudah disiapkan tinggal saat 

ini mempersiapkan dasar hukum dari pelaksanaan program agar dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sudah ada beberapa SKPD yang telah menerapkan e Gov diantaranya Dishubkominfo dengan sistem e Office yang bisa mengetahui surat keluar dan masuk serta kegiatan adminsitrasi lainnya yang bisa memperpendek birokrasi dan efektifitas waktu. Begitu juga dengan e pengujiaan kendaraan bermotor yang masih dalam proses membangun sistem administrasi dan teknis yang berbasis IT," ungkapnya.

Jadi selain Dishub, SKPD yang sudah menggunakan lainnya, yakni sistem keuangan daerah, Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg). Namun untuk secara menyeluruh masih membutuhkan On Line 

antar SKPD dan untuk itu dibutuhkan infrastruktur jaringan karena memang hingga saat ini aplikasi yang ada belum terintegrasi ke sistem kabupaten secara terpusat.

"Artinya sistem ini juga sudah diterapkan di Pemko Surabaya. Risma sebagai walikota sudah bisa memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemko Surabaya. Berapa PAD yang masuk setiap 

harinya, bahkan berapa kubik sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Sampah juga dapat langsung diketahui," katanya. [setia]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT