Menurut Mahfudz, hal itu tertuang dalam kontrak koalisi sehingga harus dipatuhi. "Tapi, sampai sekarang PKS belum diajak bicara. PKS akan membicarakan setelah jelas," kata Mahfudz di DPR, Jumat (23/09) di Jakarta. Namun, Mahfudz mengapresiasi niat presiden merombak kabinet dengan dasar evaluasi kinerja sebagaimana diungkapkan presiden dalam pidatonya semalam.
"Presiden perlu mengevaluasi pola koordinasi kementerian dengan Menko. Ini ada masalah nggak. Jadi kalau evaluasi separuh hanya menyelesaikan 50 persen," ujarnya.
Sebelumnya, SBY mengatakan kemungkinan besar perombakan kabinet akan dilakukan sebelum 20 Oktober 2011. "Bulan depan akan genaplah Kabinet Indonesia Bersatu II berusia dua tahun, sehingga dengan pola pikir seperti itu, evaluasi separuh jalan, saya mesti mengatakan sekaranglah saat yang tepat untuk melakukan penataan kembali atas kabinet yang saya pimpin," kata SBY.**/en/vc/mtc
