DPRD Rohul Gelar Paripurna Bahas Jawaban Pemerintah atas Ranperda LPJ APBD 2024

Metroterkini.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar rapat paripurna penyampaian jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Paripurna diselenggarakan di gedung DPRD Rohul, Jalan Panglima Awang, Pasir Pengaraian, Selasa (17/6/2025).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Rohul, Hj. Sumiartini, didampingi para Wakil Ketua DPRD yakni M. Aidi, SH, Nono Patria Pratama, SE, serta H. Porkot Lubis, SH., MH. Seluruh anggota DPRD Rohul tampak hadir lengkap mengikuti jalannya rapat paripurna.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, hadir langsung Wakil Bupati Rohul, H. Syafaruddin Poti, SH., MM bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendengarkan sekaligus menyampaikan penjelasan resmi dan jawaban atas sejumlah sorotan fraksi DPRD.

Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan tahapan wajib setiap tahun sebelum masuk proses pembahasan final dan penetapan dalam rapat paripurna berikutnya.

Dalam dokumen tersebut termuat realisasi pendapatan daerah, capaian belanja dan program, serapan anggaran, serta evaluasi outcome terhadap program prioritas.

Dalam paripurna ini, masing-masing fraksi sebelumnya telah menyoroti sejumlah poin kritis seperti efektivitas penyerapan APBD 2024, evaluasi capaian indikator pembangunan daerah, konsistensi belanja terhadap perencanaan RPJMD dan RKPD, hingga akurasi data capaian kinerja OPD. Pemerintah menanggapi seluruh poin tersebut secara tertulis dan lisan sekaligus menyampaikan klarifikasi teknis.

DPRD menegaskan bahwa pembahasan LPJ APBD 2024 bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi momentum memperketat fungsi kontrol lembaga legislatif agar tata kelola APBD semakin transparan, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dewan menyatakan akan terus memperdalam analisa melalui komisi dan alat kelengkapan dewan hingga seluruh data dan laporan keuangan, termasuk angka realisasi, benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara terang.

Paripurna ditutup dengan agenda tindak lanjut yang akan dibawa ke tahap berikutnya sesuai mekanisme pembahasan ranperda pertanggungjawaban APBD. DPRD menegaskan komitmen pengawasan anggaran dalam setiap siklus tahun berjalan.(Galeri DPRD Rohul)