Paripurna LKPJ Bupati 2023 : DPRD Rohul Bahas Capaian Kinerja
Metroterkini.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hulu (Rohul) menggelar Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Novliwanda Ade Putra, ST, M.Si. Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2023 beserta pandangan Fraksi terkait capaian kinerja dan rencana ke depan, Senin (18/03/2024).
Dalam rapat yang berlangsung di Kantor DPRD Rokan Hulu, Bupati H. Sukiman memaparkan capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2023. Sukiman menekankan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja sama antara Eksekutif, Legislatif, dan seluruh elemen masyarakat.
Namun, Bupati Sukiman juga mengakui bahwa anggaran yang disampaikan dalam LKPJ masih bersifat un-audit dan sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau. Meskipun demikian, Sukiman menyebutkan bahwa pendapatan daerah pada tahun 2023 mencapai Rp. 1.882.439.308.609, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Saya harapkan Dewan yang terhormat dapat melakukan pembahasan dan menyetujui LKPJ ini menjadi Peraturan Daerah (Perda), sehingga pelayanan dasar terhadap masyarakat dapat terpenuhi secara optimal," ungkap Bupati Sukiman.
Setelah penyampaian LKPJ oleh Bupati, giliran perwakilan Fraksi menyampaikan pandangan mereka. Pandangan Fraksi dimulai dari Fraksi Gerindra yang diwakili oleh Muhammad Ilham, disusul oleh Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Nasdem, Fraksi Membangun Nurani Bangsa, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, dan PDIP.
Rapat Paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap kinerja dan penggunaan anggaran. Diharapkan hasil pembahasan dan pandangan Fraksi dapat menjadi masukan berharga bagi perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa mendatang. **
