Metroterkini.com – Ketua Yayasan SALAMBA, Ganda Mora mendesak Kapolda Riau menghentikan aktivitas pengerukan tanah timbun (Galian C) oleh PT Andalas Karya Mulia (AKM) di Jalan Lintas Simpang Mutiara KM 7, Desa Sedinginan menuju Desa Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Jum'at (6/2/2026).
Lokasi galian C tersebut diduga masuk kawasan hutan produksi konversi (HPK) di areal sumur minyak (well) dalam wilayah kerja Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Material dari galian C tersebut diduga dipergunakan untuk proyek penimbunan sumur minyak milik PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Jarian dari Tim investigasi Yayasan SALAMBA yang turun ke lokasi pada Jumat (06/02/2026), melihat sejumlah unit dump truk fuso berwarna oranye yang diduga milik PT AKM intens melakukan aktivitas pengangkutan tanah.
"Dalam bingkai gerakan Green Police, saya mendesak Kapolda Riau untuk segera bertindak menghentikan operasional Galian C tersebut," kata Ganda Mora.
Secara regulasi, ungkap Ganda Mora, penggunaan tanah timbun dari Kawasan HPK diatur sangat ketat dalam UU Cipta Kerja dan PP Nomor 23 Tahun 2021. Pemanfaatan material di dalam kawasan hutan untuk kepentingan di luar sektor kehutanan wajib mengantongi persetujuan menteri, termasuk kepemilikan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).
"Aparat jangan tutup mata terhadap aktivitas Galian C yang diduga tanpa izin AMDAL ini. Selain merusak lingkungan, aktivitas ini juga berlangsung tanpa adanya kontribusi retribusi bagi daerah," ujarnya.
Kepala Seksi Perencanaan UPT Kehutanan Bagansiapiapi, Toteng ketika dikonfirmasi Tim investigasi yayasan SALAMBA,a membenarkan bahwa lokasi galian C di Jalan Lintas Simpang Mutiara merupakan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK).
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat dan aktivis lingkungan menunggu langkah nyata dari penegak hukum untuk mengusut tuntas legalitas operasional PT AKM guna mencegah kerusakan hutan dan kerugian negara yang lebih besar di wilayah Rokan Hilir. (Rudi)