Metroterkini - Mulai 1 September 2025 mendatang, PT. Pelindo Cabang Tanjung Balai Karimun akan memberlakukan terkait kebijakan penyesuaian tarif boarding pass penumpang di Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Mengenai hal tersebut, General Manager PT Pelindo Cabang Tanjung Balai Karimun, Joni Hutama, menyampaikan bahwa penyesuaian tarif dilakukan karena tarif lama sudah tidak relevan dengan kebutuhan pelayanan saat ini. Terakhir kali penyesuaian tarif di Pelabuhan Selatpanjang dilakukan pada tahun 2017.
"Kalau kita bandingkan, Tarif pas penumpang di Selatpanjang masih paling rendah di wilayah Riau dan Kepri," ujar Joni, saat konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang, Rabu (27/8/2025) malam.
Ia menjelaskan, untuk domestik, Dumai, Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Tanjung Pinang sudah di angka Rp10.000, sementara di Selatpanjang masih Rp5.000. Begitu juga untuk internasional WNI, Dumai dan Tanjung Pinang Rp75.000, sedangkan Selatpanjang, Batam, dan Karimun masih Rp50.000. Bahkan untuk internasional WNA, lanjutnya, Tanjung Pinang sudah Rp100.000, Dumai, Karimun, dan Batam Rp75.000, sementara Selatpanjang masih Rp50.000.
Joni menegaskan, kondisi ini membuat Selatpanjang tertinggal jauh dibanding pelabuhan lain yang sudah lebih dulu menyesuaikan tarif. "Contoh di Tanjung Pinang, tarif tersebut sudah berlaku sejak 2017. Artinya mereka punya ruang untuk terus bertransformasi, sementara Selatpanjang masih tertahan dengan tarif lama," ujarnya.
Mulai 1 September 2025, tarif boarding pass penumpang di Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang akan disesuaikan. Domestik dari Rp5.000 menjadi Rp10.000, Internasional WNI dari Rp50.000 menjadi Rp60.000, dan Internasional WNA dari Rp50.000 menjadi Rp150.000.
Menurut Joni, kenaikan ini bukan keputusan sepihak. Rencana ini telah dibicarakan sejak lama dengan pemerintah daerah, bahkan melalui hearing bersama Komisi II DPRD Kepulauan Meranti. "Awalnya ada penolakan, namun setelah kami jelaskan bahwa ini untuk kemajuan pelabuhan, akhirnya mereka mendukung penuh," tambahnya.
Joni menuturkan, penyesuaian ini tidak semata-mata soal tarif, melainkan kebutuhan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan. Pelindo terus berbenah dimana perusahaan milik BUMN itu melakukan transformasi dan peningkatan pelayanan secara bertahap.
"Transformasi yang kami lakukan ini demi kenyamanan penumpang, karena kami ingin penumpang merasakan layanan yang lebih baik saat berada di terminal ini," tuturnya.
Pada tahun 2024, sebut Joni, Pelindo telah mengalokasikan dana sebesar Rp4,2 miliar untuk transformasi terminal penumpang dan Rp1,5 miliar untuk pembangunan fasilitas sisi laut (trestle). Ke depan, pembangunan lanjutan terminal periode 2026-2030 diproyeksikan membutuhkan dana hingga Rp12,5 miliar.
"Penyesuaian ini adalah bagian dari komitmen Pelindo untuk meningkatkan mutu pelayanan (level of service) dan memenuhi standar minimum pelayanan (minimum requirement). Selain itu, tarif baru juga diperlukan untuk menutupi biaya operasional serta pengembalian investasi," sebutnya.
Dijelaskan Joni, meski hasil investasi belum menguntungkan atau rugi secara bisnis namun pihaknya tetap berkomitmen berkontribusi membangun dan pengembangan daerah. Pada tahun 2025 ini pihaknya juga menyatakan akan kembali melakukan investasi yang pekerjaan renovasi dimulai tahun 2026 mendatang.
"Dalam sisi bisnis pengelolaan pelabuhan penumpang tidak profit oriented atau belum menguntungkan secara bisnis, namun kita lebih kepada memberikan pelayanan. Karena ini berhadapan dengan masyarakat, kecuali operasional pelabuhan barang yang notabene berhadapan dengan pengusaha," jelasnya.
"Dengan jumlah investasi yang digelontorkan, kami masih terbilang rugi dan balik modal bisa puluhan tahun. Untuk menutupinya, kita menggunakan sistem subsidi silang dengan pelabuhan lain yang beroperasi di tempat lain," tambahnya.
Joni juga membeberkan, dalam rencana pengembangan ke depan, Pelindo juga menyiapkan site plan infrastruktur terminal penumpang yang mencakup revitalisasi jalan masuk, penataan koridor menuju trestle, pembangunan loket tiket, area parkir motor, parkir mobil, parkir becak, musholla, hingga pintu gerbang utama. Untuk itu, ia berharap masyarakat dapat memahami dan memaklumi kebijakan ini.
"Kami yakin dengan penyesuaian tarif, pelayanan di Pelabuhan Tanjung Harapan bisa semakin baik dan bermanfaat bagi seluruh pengguna jasa," ungkapnya lagi.
Meski demikian, lanjut Joni lagi, Pelindo tetap membuka kemungkinan adanya keringanan bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti mahasiswa atau masyarakat kurang mampu bisa diusulkan mendapat keringanan dengan syarat tertentu, misalnya menunjukkan kartu pelajar atau kartu miskin. Namun tentu hal ini harus dikoordinasikan dengan DPRD agar sesuai aturan.
"Dengan transformasi ini, pelayanan publik semakin baik dan masyarakat yang menikmatinya. Target kami, hingga 2030 nanti, Pelabuhan Selatpanjang bisa berstandar nasional bahkan menuju internasional, seperti pelabuhan lainnya," pungkasnya.