Metroterkini.com - Bupati Kepulauan Meranti, M Adil mengaku ingin bertemu Presiden Jokowi untuk mengeluhkan pembagian dana bagi hasil (DBH) migas yang minim. Ia merasa wilayahnya diperlakukan tak adil.
Hal itu disampaikan Adil saat bertemu Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, kemarin. Adil menyampaikan keluhan terkait minimnya alokasi anggaran dari Pemprov Riau untuk percepatan pembangunan di Meranti yang merupakan daerah termiskin dan terluar di Riau.
Adil juga mengeluh soal pembagian transfer dana bagi hasil (DBH) Migas untuk Meranti yang dinilai tidak sesuai dengan perhitungan. Sebab produksi minyak bumi Meranti meningkat ditambah harga minyak dunia juga naik, tetapi DBH yang diterima malah berkurang.
"Kalau hitungan kami DBH itu harusnya sekitar Rp 220 miliar, tapi dari PMK (Peraturan Menteri Keuangan) hanya Rp 115 miliar. Sedangkan kami sangat butuh anggaran yang lebih, Meranti itu penghasil minyak tapi termiskin di Riau," keluh Adil ke Mendagri, Rabu (23/11/2022).
Selain Mendagri, Adil juga berharap dapat bertemu Presiden Joko Widodo langsung. Hal itu agar dapat menceritakan berbagai persoalan tentang kondisi Meranti.
"Saya juga berharap bisa bertemu dengan bapak presiden. Ini untuk menyampaikan langsung kondisi di Meranti," terang Adil.
Terkait hal tersebut, Tito meminta Pemkab Meranti menyiapkan surat resmi dilengkapi dengan perhitungan. Termasuk rincian soal jumlah produksi dan DBH yang didapatkan oleh daerah.
"Buatkan surat resmi kepada saya mengenai DBH ini, beserta hitung-hitungannya. Tembuskan ke Menteri Keuangan. Saya nanti mau bawa ke Menteri Keuangan karena banyak daerah lain juga yang komplain DBH-nya tidak sesuai dengan hitung-hitungannya," kata Tito.
Tito bahkan prihatin dengan daerah-daerah penghasil minyak namun tak mendapatkan kucuran anggaran yang sesuai.
"Harusnya kan (anggaran) daerah penghasil ini bisa digunakan untuk rakyatnya agar sejahtera," ujar Mendagri. [**]