Metroterkini.com - Pejabat Wali Kota Pekanbaru, Muflihun mengaku pemerintah rugi dalam mengatasi tumpukan sampah. DPRD pun menilai Muflihun keliru karena bicara soal untung rugi dengan masyarakat.
"Pemerintah ini memberikan pelayanan, jangan bicara profit. Makanya perkataan wali kota itu salah karena soal sampah yang bertanggungjawab atas kebersihan kota adalah pemerintah kota itu sendiri," kata Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi, Rabu (7/9/2022).
Azwendi mengatakan sudah ada aturan khusus untuk mendapatkan PAD lewat retribusi sampah. Namun pemerintah harus konsisten menegakkan aturan itu agar retribusi bisa didapat dan pelayanan kepada masyarakat maksimal.
"Dalam hal ini, pemerintah harus konsisten dengan aturan yang ada. Jangan lagi ada pemerintah bercerita keuntungan, kalau itu saya tidak sependapat karena sampah kan tanggungjawab murni pemerintah," tegas Aswendi.
Tak hanya menilai Muflihun keliru, politisi Demokrat itu mengusulkan pengelolaan sampah dikembalikan ke DLHK dan camat setempat. Sehingga pengawasan ketat bisa dilakukan mulai dari tingkat RT hingga ke camat.
"Saya merekomendasikan pengelolaan sampah dikembalikan ke DLH, camat dan lurah. Bahkan RT/RW juga terlibat karena semua ikut mengawasi, ini dari masyarakat ke masyarakat, tidak memberatkan APBD karena dari masyarakat untuk masyarakat lewat swakelola," katanya.
"Kalau tidak tertangani, ya tinggal camat dievaluasi. Jadi kalau mau cerita profit, bukan di sampah, tapi di BUMD. Jadi kalau mau bisnis ada wadahnya di BUMD," kata Azwendi lagi.
Terakhir, Azwendi turut menyoroti terkait pengakuan Uun yang capek mengurusi sampah. Sehingga jika tak sanggup bisa jadi bahan evaluasi.
"Kalau Pak PJ tidak sanggup, ya salah satu tugas wali kota adalah banjir, jalan rusak sama banjir. Satu saja tidak selesai ya pak gubernur harus cermati ini (bahan evaluasi)," katanya.
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai hitung-hitungan profit dalam pengelolaan masalah sampah di kota itu. Pemkot menyebut, selama ini biaya yang digelontorkan untuk menangani masalah sampah sebesar Rp 80 miliar, tetapi pendapatan retribusi yang masuk hanya Rp 5 miliar per tahun. Bukan hanya merugi, Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun juga mengaku capek mengurusi sampah warga.
"Hari ini pola kebersihan memakan biaya kurang lebih ada Rp 80 miliar. Sementara capaian PAD kita dari retribusi paling Rp 4 miliar sampai 5 miliar. Artinya rugi," kata Muflihun saat ditemui di Mal Pelayanan Publik, kemarin.
Dalam kajian itu, akan dilihat apakah bisa masalah sampah dikelola lewat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga nantinya BLUD yang melakukan pungutan dan menyiapkan seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan.
"Ini kita mengkaji bagaimana caranya dari mereka memungut retribusi melalui BLUD, mereka menyiapkan sarana prasarana. Jadi kita tidak keluarkan APBD," katanya.
Untuk itu, dana Rp 80 miliar yang selama ini digunakan untuk sampah dapat dimanfaatkan membangun sekolah, fasilitas kesehatan dan kegiatan UMKM.
"Maka Rp 80 miliar ini bisa kita pakai untuk bangun sekolah, kesehatan sama UMKM," kata Muflihun.
Menurutnya akar persoalan masalah sampah di Pekanbaru yakni karena ulah pihak ketiga. "Soal masih banyak sampah berserakan di Kota Pekanbaru, memang hari ini kerjanya tak maksimal. Kita terus mendapat kritikan, mendapat laporan dari masyarakat," terangnya.
Pria yang akrab disapa Uun itu mengaku terus turun ke lapangan. Bahkan terakhir diketahui sampah tidak terangkut karena banyak mobil pihak ketiga dari PT Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah rusak.
"Kita masih ke lapangan. Itu perusahaan kita lihat tidak jalan mobilnya. Kita akan panggil, kalau tidak sanggup silahkan mundur," katanya.
Uun mengaku sudah capek mengurusi masalah sampah. Namun upayanya itu tidak didukung pihak swasta yang menang tender mengangkut sampah di zona satu dan zona dua dalam kota Pekanbaru.
"Kita sudah capek, tapi tak disuport sama pihak ketiga untuk apa," katanya. [**]