Metroterkini.com - Anggota Komisi V DPR RI Tamanuri, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR) segera membuat program khusus bagi insan pers.
Program yang Ia maksud adalah subsidi rumah bagi wartawan atau insan pers yang hingga saat ini belum memiliki rumah sendiri.
"Di KemenPUPR ini kan banyak sekali program subsidi untuk masyarakat. Nah teman-teman wartawan ini kan juga perlu dibantu," ujarnya kepada Wartawan, Jumat (9/4/2021) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kata Legislator NasDem itu, bisa juga membantu para wartawan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).
"Apalagi dari informasi yang saya dapat, serapan anggaran hingga awal April 2021 juga baru tercapai sekitar 20 persen dari total anggaran tahun ini," tukasnya.
Artinya, kata Dia, jika bicara anggaran menurutnya tidak ada masalah. "Yang terpenting, mau apa tidak KemenPUPR ini peduli terhadap rekan-rekan pers," tandasnya.
Tidak hanya bagi wartawan yang belum memiliki rumah pribadi. Tamanuri juga meminta KemenPUPR membuat program bantuan rehab atau bedah rumah bagi Wartawan. "Misalnya ada rekan-rekan wartawan kebetulan sudah punya rumah tapi tidak layak huni, ini juga perlu dibantu. Atau sudah punya tanah tapi belum bisa bangun, ya tolonglah dibantu. Kalau ada niat dan peduli, enggak susah kok buat program seperti ini," tegasnya.
Baginya, kesejahteraan wartawan adalah hal utama yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pemerintah. "Wartawan ini bagi saya, mohon maaf tidak bermaksud merendahkan, tingkat kesejahteraannya masih kurang. Dan pemerintah pun belum ada perhatian khusus soal itu," paparnya.
"Saya perihatin, coba banyangkan wartawan tiap hari membuat informasi terkait apapun kebijakan dan capaian pemerintah selama ini. Tapi ketika Wartawan pulang tak memiliki rumah, harus kos atau ngontrak, kok dibiarkan saja, kan enggak benar ini," timpalnya.
Hal yang sama sebelumnya juga diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Fadholi. Ia juga meminta pemerintah segera memberikan program bantuan khusus kepada para Jurnalis dan insan pers yang terdaftar resmi di Dewan Pers. Lebih khusus bagi Jurnalis yang belum memiliki tempat tinggal tetap.
Kerena menurutnya, Wartawan dalam UU diakui sebagai buruh, tanggung jawab terhadap jaminan kesehatan dan kesejahteraan tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab perusahaan media, tetapi juga tanggung jawab negara.
"Insan pers sebagai warga negara yang mempunyai fungsi menjalankan pelaksanaan pilar keempat demokrasi, layak mendapat jaminan untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan, termasuk sandang dan pangan," ujarnya saat ditemui disela-sela rapat Komisi IX DPR, Rabu (07/4/2021).
"Saya juga paham, tidak semua wartawan punya rumah sendiri. Masih banyak temen wartawan yang ngontrak rumah. Untuk itulah, KemenPUPR harus memberikan program khusus, misalnya membuat program rumah subsidi bagi wartawan. Dan ketika itu terpenuhi, saya meyakini, kinerja wartawan akan meningkat, dan ekonomi keluarganya juga akan terpenuhi, sejahtera minimal," paparnya.
Sebagai pilar keempat demokrasi, menurutnya Pers memiliki tanggung jawab yang sangat besar sebagai agen kebudayaan agen perubahan sekaligus agen edukasi kepada masyakarakat. Pers juga menentukan kemana sebuah peradaban akan dibawa. Namun dibalik tanggung jawab insan pers tersebut, faktanya kata legislator asal Jawa tengah itu, hingga saat ini wartawan sebagai pekerja media, masih jauh dari kata sejahtera.
Ia juga mengaku sangat perihatin dengan kondisi insan pers di Indonesia, terlebih saat kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. "Saya ikut perihatin, karena selama ini belum ada sekalipun pembahasan serius di Pemerintahan mengenai kesejahteran wartawan," tandasnya.
Untuk itu, dirinya mendesak KemenPUPR agar segera menyusun, membuat dan melaksanakan program khusus untuk kesejahteraan wartawan. "Teman-teman wartawan ini kan perlu dibina. Kita harus bisa memikirkan nasibnya hingga masa tuanya nanti. Harus ada jaminan masa tua bagi wartawan. Harus ada pembinaan dan perhatian lah dari pemerintah. Sekali lagi, Saya minta program kongkret dari pemerintah," pungkasnya. [**]