Metroterkini.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Ibrahim Alimin mengatakan Pemkab Inhu sudah menyiapkan anggaran Rp5,2 miliar untuk penanganan Coronavirus Disease (Covid-19).
Anggaran tersebut sudah dapat digunakan, meski sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Inhu belum mengajukan pengambilan dana tersebut.
Disamping itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah merancang rasionalisasi anggaran guna memenuhi kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 dan juga penyesuaian antara pendapatan dan belanja daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Inhu, Ibrahim Alimin (kiri) dalam jumpa pers diruang media center didampingi Kadis Kominfo Kabupaten Inhu, Jawalter (kanan)
"Awalnya kita menganggarkan Rp5,2 miliar, dimana penggunaannya untuk pencegahan," kata Ibrahim, Selasa 6 Juni 2020.
Seperti yang disampaikannya ada lima tahapan dalam pencegahan, pertama promosi kesehatan seperti penyuluhan, kedua spesifik protection untuk memproteksi orang-orang yang rentan terpapar, ketiga early diagnosis, keempat disability limitation atau pembatasan kecacatan, dan kelima adalah rehabilitation atau rehabilitasi.
Beberapa penggunaan anggaran Rp5,2 miliar yang disampaikan Ibrahim, antara lain untuk pembelian peralatan medis, diantaranya alat rontgen portable, rapid test, alat pelindung diri, dan disinfektan.
"Jadi alat rapid test itu ada yang bantuan dari provinsi, ada juga yang dibeli oleh Dinas Kesehatan," kata Ibrahim.
Ibrahim berkata Dinkes Inhu dan RSUD Indra Sari Rengat tengah melakukan pengadaan sejumlah alat-alat medis yang dibutuhkan.
Selain anggaran Rp5,2 Miliar, Pemkab Inhu juga tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp 85 miliar.
"Kita disuruh melakukan refocusing anggaran untuk Covid-19. Oleh karena itu, kita simulasikan seolah-olah ada kasus," kata Ibrahim.
Bupati Inhu H Yopi Arianto SE (tengah) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Riau didampingi Kepala BPKAD Inhu, Ibrahim Alimin (kiri)
Anggaran Rp85 miliar itu penggunaanya adalah untuk teknis kesehatan dan non kesehatan. Di bidang kesehatan, anggaran itu digunakan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan, dan penyiapan sarana prasarana kesehatan.
Kemudian untuk non kesehatan, anggaran tersebut digunakan untuk dapur umum, pembangunan posko, pembelian sembako untuk 36 ribu Kepala Keluarga (KK) untuk tiga bulan, dan gerai pangan.
"Secara akuntansi anggaran kita saat ini berkurang, karena pendapatan daerah baik dari PAD maupun transfer dana dari pusat juga berkurang," kata Ibrahim.
Untuk pendapatan dipekirakan akan berkurang mencapai Rp100 miliar lebih. Namun, kata Ibrahim, hal ini masih perlu perhitungan lebih jauh. Oleh karena itu, TAPD saat ini tengah melakukan rasionalisasi anggaran. Rasionalisasi yang dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp85 miliar dan juga untuk penyesuaian antara pendapatan dan belanja daerah.
Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI, pemerintah daerah diminta melakukan pengurangan anggaran minimal 50 persen. Namun berdasarkan siaran pers dari Kementrian Keuangan yang terbaru pada tanggal 2 Mei 2020,
Pemda diminta untuk melakukan rasionalisasi anggaran sekurang-kurangnya 35 persen dari belanja modal dan belanja barang atau jasa. Hal inilah yang masih dirampungkan oleh tim TAPD, sehingga belum bisa dipastikan berapa kegiatan yang akan dirasionalisasi. [adv pemkab inhu]