Metroterkini.com - Senator Senayan Hj. Robiah Adawiyah, mengungkapkan keluarnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dinilai sebagai kado pahit pemerintah kepada rakyatnya.
Menurutnya PP tersebut di umumkan pemerintah saat seluruh anggota DPR dan DPD sedang dalam masa reses di daerah pemilihan masing-masing.
"Saya menilai PP Nomor 60 tahun 2016, ini kado pahit," katanya saat reses di Yayasan Darussalimin Desa Kateng, Praya Barat, Lombok Tengah, Selasa (10/1/2017).
Persoalan lain lanjutnya, kenaikan Tarip Dasar Listrik (TDL), dan naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) di awal tahun secara bersamaan membuat masyarakat kaget. Namun semua persoalan yang terjadi ini oleh DPR maupun DPD nanti akan di bahas melalui sidang, dan hasilnya akan di sampaikan kepada pemerintah.
Menyinggung masalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), mantan Ketua Tim penggerak PKK NTB ini mengungkapkan, DPD selaku wadah penyalur aspirasi rakyat berkewajiban menampung setiap masukan dan usulan masyarakat untuk di tindak lanjuti kepada pemerintah baik di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun tingkat Pusat. Beda hal nya dengan anggota DPR yang memiliki dana aspirasi untuk untuk pembangunan sejumlah kebutuhan masyarakat seperti pesantren, masjid dan hal-hal lain.
"Anggota DPD tidak memiliki dana, namun silahkan usulkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara tertulis yaitu proposal, untuk kami tindak lanjuti," katanya.
Menanggapi usulan masyarakat, terkait kelangkaan pupuk dan tingginya harga pupuk secara keseluruhan, yang berkembang di tengah masyarakat saat ini, ia berjanji akan menindak lanjuti informasi tersebut kepada pihak terkait terutama anggota DPD yang membidangi pesoalan ini untuk di teruskan kepada pemerintah, dengan harapan agar hal ini tidak menjadi persoalan di tengah masyarakat.
"Persoalan infrastruktur jalan juga kami akan jadikan bahan masukan, terutama kondisi jalan di beberapa desa di Kabupaten Lombok Tengah," pungkasnya. [LS]