Metroterkini.com - Bupati Bengkalis Amril Mukminin menunjuk 31 Pimpinan Tinggi Pratama definitif untuk Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksana Anggaran (RKA/DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis tahun 2017.
Pejabat tersebut adalah penajabt definitif setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemrintah Kabupaten Bengkalis sebelum terisinya jabatan.
Surat Perintah penunjukan tersebut diberikan, Selasa (13/12/2016) siang di Lantai II Kantor Bupati. Amril Mukminin menugaskan 31 pejabat melalui Surat Perintah untuk “menduduki’ jabatan tersebut.
Perintah ini diberikan Amril sebagai tindaklanjuti dari Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang PD, dan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD Kabupaten Bengkalis.
Mereka yang ditunjuk itu bertanggungjawab terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksana Anggaran (RKA/DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis tahun 2017.
“Kemudian, dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait, misalnya Bagian Umum dan Perlengkapan, mempersiapan kantor tempat pelayanan PD tersebut,” jelas Amril, seraya menjelaskan, selain loyalitas ke-31 pejabat tersebut ditunjuk sesuai kompetensi, kapabilitas, integritas, kemampuan dan pengalamannya.
Ke-31 pejabat yang ditunjuk Amril itu, adalah H Arianto (Penanggung jawab penyusunan RKA/DPA di Sekretariat Daerah), Sudadi (Sekretariat DPRD), Suparjo (Inspektorat), Jondi Indra Bustian (Bappeda), Yuhelmi (Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah), dan H Heri Indra Putra (Badan Pendapatan Daerah).
Kemudian, H Bustami (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Sopyan Hadi (Badan Pelatihan dan Pengembangan Daerah), Edi Sakura (Dinas Pendidikan), H Hasrul Ma’amar ( Dinas Kesehatan), Tajul Mudarris (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), dan Emri Juli Harnis (Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan).
Selanjutnya, Martini (Dinas Sosial), Mustafa (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anank), Tarmizi (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), Imam Hakim (Dinas Lingkungan Hidup), Hj Umi Kalsum (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), H Abdul Ridwan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), dan H Ismail (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).
Lalu, Radius Akima (Dinas Perhubungan), H Zulfan Herri (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), H Tuah Hasrun Saily (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah), H Suheiry Zein (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu), H Eduar (Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga), serta Aulia (Dinas Kelautan dan Perikanan).
Seterusnya, Hj Erna Susilastuti (Dinas Perdagangan dan Perindustrian), Abdul Harris (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan), Erwin (Dinas Ketahanan Pangan), Muchamad Jalal (Dinas Pemadam Kebakaran), Hermanto (Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik) dan Kusnen (Satuan Polisi Pamong Praja). [rdi]