Melegalkan Tambang Pasir Rupat, DPRD Gelar Hearing

 

Metroterkini.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis menggelar haering lintas komisi, Senin (9/10/17) lalu. Hearing ini dilakukan agar penambangan pasir laut yang dilakukan masyarakat setempat punya legalitas. Sebab, sampai saat ini masyarakat yang melakukan penambangan pasir secara tradisional belum memiliki payung hukum.

Untuk itu, dewan merasa perlu mendorong pemerintah agar masyarakat penambang pasir tersebut dilindungi oleh negara.

Karena, sejak dua bulan belakangan ini para penambang pasir laut di Rupat sudah berhenti beraktivitas. Karena tidak memiliki payung hukum alias tidak memiliki izin penambangan.

Untuk itu, dewan terpanggil atas situasi yang dihadapi para warga Pulau Rupat yang menggantungkan hidupnya dari menambang pasir laut.

Hearing ini dalam rangka mencari solusi terkait kehidupan para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari menambang pasir.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Dr. Indra Gunawan Eet kepada metroterkini.com.

Hadir dalam hearing tersebut, Ketua Kelompok Usaha Menambangan Pasir Pulau Rupat, Wak Atan beserta anggotanya. Sedangkan dari DPRD Bengkalis hadir, H Zamzami Harun, Johan Wahyudi, Syahrial, Hendri S.Ag, H. Syamsu Dalimunte, H Zamzami, H Azmi. Sedangkan dari institusi terkait hadir antara lain Polair Polres Bengkalis, Komandan Pos TNI AL Rupat, Unit Layanan Pelabuhan (UPP) Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Bengkalis, Indra Gunawan.

Menurut Eet, hasil hearing tersebut akan ditindaklanjuti ke Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau.

"Dalam hearing tersebut sudah diputuskan akan menindaklanjuti ke Distamben Provinsi, untuk mencari solusi bagaimana soal penambangan pasir tradisional tersebut yang sudah sekitar 2 bulan tidak beraktivitas, karena tidak ada izin," kata Eet.

Menurut Eet, selama ini kelompok masyarakat penambang pasir laut di Pulau Rupat, melakukan penambangan mulai dari Tanjung Kapal sampai Sungai Injap di Pulau Rupat.

Menurut Eet, kalaupun pihak Provinsi membolehkan para penambang tradisional tersebut menambang pasir, tonase kapal pengangkut pasir akan ditentukan Kantor Syahbanda dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

"Misalnya, 1 kapal mengangkut 10 kubik atau kurang lebih dari itu yang menentukan KSOP," pungkasnya. [narasi: Bakhtaruddin, Foto: Humas Sekwan]

Para anggota dewan lintas yang hadir dalam hearing penambangan pasir laut di Pulau Rupat

Syahbandar, Polair dan angkatan Laut hadir dalam haering lintas komisi penambangan pasir laut Rupat

Dr. Indra Gunawan Eet memimpin hearing lintas komisi tentang penambangan pasir laut di Pulau Rupat

Suasana hearing linta komisi DPRD Bengkalis tentang penambangan pasir laut di Pulau Rupat Bengkalis

Syahrial dan H Zamzami saat hearing linta komisi DPRD tentang penambangan pasir laut di Pulau Rupat

Para anggota dewan, instansi terkait dan masyaralat penambang hadir dalam haering lintas komisi

Azmi menyampaikan pendapatnya saat hearing lintas komisi tentang penambangan pasir laut di Rupat

Suasana hearing linta komisi DPRD Bengkalis tentang penambangan pasir laut di Pulau Rupat Bengkalis

Kepala Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Bengkalis saat hearing linta komisi DPRD

Perwakilan TNI AL saat hearing Rupat linta komisi DPRD Bengkalis tentang penambangan pasir laut