Wisma dan Kos Liar di Selatpanjang Diduga Sarang Maksiat

Jumat, 03 Oktober 2014 - 00:00:17 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com - Sejak  status Selatpanjang menyandang predikat sebagai ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti, tampak berbagai kemajuan pembangunan diberbagai lini. Sayangnya, peningkatan kemajuan itu belum tertata dengan apik secara administrasi, sehingga banyak bangunan yang digunakan untuk wiswa dan kos-kosan oleh pemiliknya. Akibatnya muncul penyakit sosial baru yaitu pekat.

Berdasarkan pantauan dilapangan, sejumlah bangunan ruko yang terindikasi di salahgunakan pemiliknya,  seperti ruko tanpa dilengkapi dokumen resmi seperti IMB seperti layaknya tempat usaha mereka. Lokasinya yang disalahgunakan tersebar terlihat diberbagai wilayah kota Selatpanjang.

Ruko yang dijadikan wisma dan tempat kos-kosan itu, seperti sejumlah di kawasan Sungai Juling, Kelurahan Selatpanjang Barat. Lokasi ini terindikasi kuat tidak melengkapi kelengkapai izin bangunan. Kamar kos ini banyak dijadikan arena kumpul kebo atau tempat menyimpan wanita bagi pria hidung belang. 

Parahnya lagi, tempat ini tidak menutup kemungkinan untuk mengkonsumsi narkoba, karena sebagian besar kos-kosan ini dihuni oleh cewek-cewek pekerja Pujasera yang ada di Kota Selatpanjang. Lokasinya yang menjadi sorotan masyarakat seperti diseputaran Jalan Imam Bonjol, Kartini, Diponegor dan Jalan Tebing Tinggi.

Sementara bangunan ruko yang juga digunakan untuk wiswa/penginapan dan di sinyalir tidak memiliki izin penginapan berada di Jalan Imam Bonjol, Jalan Siak dan Penginpan di Jalan Kesehatan. Ironisnya, di penginapan yang baru didirikan oleh pemiliknya itu. Disini sangat minim pengawasan, seperti siapa tamu yang penyewa kamar mereka, bahkan kamar wiswa baru tersebut mulai di huni oleh perempuan dengan dandanan seksi.

Melihat kondisi ini, Buyung, aktivis Lembaga Survey Independen Kepulauan Meranti mengatakan, hal itu berdampak buruk  pada masyarakat sekitar akibat menjamurkanya wiswa dan kos-kosan gelap. Bahkan, akibat aktivitas ini tidak ada sedikitpun berdampak positif kepada pemerintah setempat karena tidak ada sumbangan retrebusi ke daerah.

"Tempat usaha seperti itu tidak adanya kelengkapan izin. Wiswaa dan kos-kosan itu jelas tidak bisa ditarik retribusinya. Sementara di sisi lain, pemilik wiswa dan dan kos-kosan yang punya izin lengkap harus membawar pajak retribusi. Ini kan tidak adil, Pemda jelas dirugikan dan pengusaha legal pun dirugikan," katanya Buyung.

"Kami menghimbau kepada Pemda, melalui Satuan Kerja yang ada, agar mengambil langkah nyata untuk menertibkan persoalan yang mulai timbul akibat pesatnya kemajuan daerah ini. Meskipun persoalan seperti ini sudah lumrah terjadi di setiap wilayah yang sedang berkembang," katanya. [def]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT