UU Pilkada Dinilai Terjebak Pragmatis Politik

Senin, 29 September 2014 - 00:00:16 WIB
Share Tweet Google +

Loading...

Metroterkini.com - Keputusan pengaturan Pilkada melalui DPRD dinilai terjebak pada pragmatisme politik, padahal seharusnya juga arif mempertimbangkan aspek-aspek penguatan terhadap sistem presidensialisme yang di anut oleh Indonesia, desentralisasi, dan otonomi daerah, serta dinamika sosial yang berkembang di arus bawah.

"Di dalam sistem presidensial, fungsi parlemen bukan menentukan ataupun membentuk pemerintahan, melainkan lebih pada fungsi pembentukan undang-undang sebagai kerangka yang harus dijalankan pemerintah, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran," Ujar Presiden Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sintia Aulia Rahmah di Jakarta, (28/09).

Sintia menjelaskan bahwa UU Pilkada kedepan akan membuat situasi tidak sejajar antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengelola pemerintahan daerah. “Kok presidensial tapi didikte legislatif. Ini anomali presidensial,“ tandasnya.

Ia menambahkan, Pilkada melalui DPRD tidak akan menjamin terciptanya pemerintahan lokal yang governable, lantaran salah satu lembaga lebih superior ketimbang lembaga lainnya, sehingga tidak terjadi chek and blances antara keduanya.

"Apabila kita konsisten dengan sistem presidensial, maka tidak ada kewenangan DPRD untuk memilih eksekutif di daerah, yang lebih berwenang sebenarnya presiden karena sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di negara" ujar Sintia.

Bentuk negara Indonesia dalam UUD 1945 adalah republik, yang kepala negaranya adalah presiden serta bentuk pemerintahannya presidensial. Itu artinya eksekutif dipilih 

langsung dari rakyat. "Jelas sekali bahwa pengembalian pemilihan kepada DPRD itu bertentangan dengan sistem presidensial sekaligus UUD 1945," tegasnya.

Selain itu, Sintia menegaskan bahwa dirinya dengan senat mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah meleburkan diri berasama KontraS dengan elemen masyarakat 

sipil lainnya untuk mengawal peninjauan ulang atas UU pilkada di Mahakamah Konstitusi dan akan menggelar aksi masa pada hari senin besok sebagai bentuk kekecewaan 

mahasiswa atau UU Pilkada. [din-rls]

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT