KIP Riau Perintahkan Badan Publik Patuhi UUKIP

Ahad, 28 September 2014 - 00:00:18 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Metroterkini.com - Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau memerintahkan badan publik di Provinsi Riau untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP). 

"Seluruh amar putusan dalam penyelesaian sengketa informasi publik yang diputuskan Komisi Informasi Provinsi Riau pada pokoknya memerintahkan badan publik yang menjadi Termohon untuk melaksanakan kewajibannya bertransparansi sesuai Undang-Undang KIP,” ungkap ketua Komisi Informasi Provinsi Riau Mahyudin Yusdar, Minggu (28/9/14). 
“Tentang kewenangan memerintahkan badan publik melalui putusan tersebut, merupakan diantara kewenangan yang diberikan negara kepada Komisi Informasi,” terang mantan wartawan ini.

Bersempena hari hak untuk tahu internasional yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 28 September, Mahyudin Yusdar mengingatkan seluruh badan publik di Provinsi Riau untuk meningkatkan pelayanan informasi publik. “Mari jadikan momentum peringatan hari hak untuk tahu internasional, sebagai motivasi kebangkitan dalam peningkatan pelayanan informasi publik. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Sebagai hak dasar warga negara, maka negara melalui badan publik wajib memenuhi hak dasar warga negara tersebut,” terang Mahyudin Yusdar.

Diungkapkan Mahyudin Yusdar, hampir seluruh sengketa informasi publik yang disengketan pemohon informasi dan diselesaikan di Komisi Informasi Provinsi Riau, berkategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik secara berkala.

“Hal tersebut menunjukkan bahwa kemauan untuk bertransparansi belum mendarahdaging bagi badan publik di daerah ini. Sikap badan publik seperti demikian tentu sangat disayangkan. Kenyataan demikian membuktikan bahwa masih ada ketidakpatuhan badan publik terhadap perintah undang-undang, khususnya Undang-Undang KIP,” tegas Mahyudin Yusdar.

Mahyudin Yusdar menyayangkan atas mangkirnya beberapa atasan badan publik untuk menghadiri persidangan di Komisi Informasi Provinsi Riau. Padahal, sesuai kewenangan Komisi Informasi, para pihak yang dimaksud sudah dipanggil secara sah dan patut.

"Kalau alasannya kesibukan kedinasan, bukankah mereka bisa mengirimkan kuasa untuk hadir di persidangan. Sebab, bila tidak memberikan keterangan di persidangan, mereka juga yang rugi, karena tidak dapat memberikan pembelaan. Sesuai hukum acara penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi tetap dapat memeriksa dan memutus sengketa walau tanpa kehadiran Termohon. Putusan yang diberikan tentu berdasarkan fakta persidangan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Mahyudin Yusdar.

Ditanya tentang atasan badan publik maupun kuasanya yang tidak pernah menghadiri persidangan ajudikasi di KIP Riau, Mahyudin Yusdar menyebut Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Riau. "Kepala dinas selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Disdik Riau maupun kuasanya, tidak pernah sekalipun menghadiri persidangan. Padahal, sudah dipanggil secara sah dan patut. KI Riau tetap memberikan putusan terhadap sengketa tersebut sebagaimana telah dibacakan pada Jumat (26/9) lalu," terang Mahyudin Yusdar.

Sedangkan dalam pemeriksaan perkara yang masih berjalan, atasan PPID badan publik yang belum memenuhi panggilan persidangan adalah Sekdako Pekanbaru selaku atasan PPID Pemko Pekanbaru. Sekdako Pekanbaru menjadi Termohon dalam sengketa informasi publik karena tidak menanggapi keberataan pemohon informasi yang berkenaan dengan APBD Kota Pekanbaru tahun 2014.

"Persidangannya masih dalam agenda pemeriksaan awal. Bila pada persidangan berikutnya tetap mangkir, KI Riau tetap melanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian. Putusan Komisi Informasi harus tetap dijatuhkan demi kepastian hukum dalam pemenuhan hak untuk tahu pemohon informasi," ungkap Mahyudin Yusdar.

Mahyudin Yusdar menjelaskan, bahwa pelanggaran terhadap kewajiban yang diperintahkan UU KIP dapat berimplikasi tindak pidana dimana dalam penegakan hukumnya berkategori delik aduan.

"Mekanisme pelaporan oleh pengadu sebagai perbuatan tindak pidana ke aparat penegak hukum adalah apabila tidak dilaksanakannya putusan Komisi Informasi yang sudah berkekuatan hukum tetap oleh atasan badan publik. Karenanya, atasan badan publik diharapkan untuk tidak menganggap enteng persidangan dan hasil putusan Komisi Informasi," kata Mahyudin Yusdar.

Dikatakan Mahyudin Yusdar, diantara manfaat keterbukaan informasi adalah terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan terbukanya kesempatan publik untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam mengawasi kinerja badan publik. 

"Keterbukaan informasi akan dapat mencegah terjadinya korupsi di badan publik. Jadi, mencegah korupsi itu tidak susah. Pencegahan secara prepentif dapat dilakukan dengan mengedepakan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Sungguh, sekarang kita berada dalam rezim keterbukaan. Kita tidak lagi berada di alam rezim ketertutupan," ujar Mahyudin Yusdar.[din]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT