Dr. Mudzakir: Pasal Tidak Menyenangkan Inkonstitusional

Rabu, 24 September 2014 - 00:00:15 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com - Sidang lanjutan dugaan pengancaman dan pencemaran nama baik terhadap Dirut PDAM, dengan terdakwa Mulyadi kembali digelar, Selasa (23/9) siang kemarin di Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan terdakwa.

Saksi ahli yang dihadirkan terdakwa, Dr. Mudzakir, SH dari Universitas Islam Indonesia (UII) Jogyakarta yang juga sebagai anggota dewan pertimbangan akademik S2 dan S3 program pasca sarjana Fakultas Hukum UII, itu mengatakan bahwa perbuatan tidak menyenangkan sudah dihapus oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan dinyatakan Inkonstitusional.

"Khusus ketentuan perbuatan tidak menyenangkan ini, jelas sudah dihapus oleh MK dan dinyatakan Inkonstitusional, jadi persoalan ini sebenarnya tidak bisa sampai kemeja hijau," kata DR Muzakir, SH kepada ketua majelis hakim, Sarah Louis Simanjutak di dampingi dua majelis hakim anggota.

Menurut Mudzakir perbuatan terdakwa masih dalam batas umum dan tidak layak di proses secara pidana dan bahkan perlakuan penahanan terhadap terdakwa juga tidak layak.

"Jangan sampai menegakkan hukum di tegakkan tetapi konstitusi di langgar, memang saya akui, konstitusi tidak masuk dalam hukum pidana, namun masuknya melalui interpretasi hukum secara sistemik yang salah satunya paradigma perubahan konstitusi menginteprestasi hukum pidana," kata Mudzakir dalam persidangan kemarin.

Perkara Mulyadi ini mencuat Mei 2013 yang lalu. Dimana Mulyadi diduga pengancaman pempinan PDAM Bengkalis, Nova Novianti dalam rapat bersama pimpinan di Kantor PDAM Jalan Soebrantas-Bengkalis.

Terkait dugaan ini, Mulyadi kemudian dilaporkan kepolisi dan kasusnya kemudian diajukan ke persidangan oleh Kejari Bengkalis. [rdi]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT