Tak Bayar THR, PTPN V Kangkangi Surat Edaran Bupati Inhu

Senin, 22 September 2014 - 00:00:11 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Metroterkini.com - Ratusan pekerja/buruh yang dipekerjakan untuk perusahaan perkebunan PTPN V tidak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) 2014. Hal ini diakui sejumlah pekerjadi wilayah Air Molek (Amo) II.

"Kami sebagai pekerja, tiap tahun belum pernah mendapat THR. Tapi apa daya, rasa takut dipecat jika masalah ini dibuka. Maklum pak masih butuh kerja dan siapa akan melindungi bila terjadi Pemberhentian Harian Kerja (PHK) dari PT.PN V," kata salah seorang pekerja yang meminta namanya tidak disebutkan karena takut dipecat.

Mereka selama ini telah dipekerjakan oleh perusahaan perkebunan PTPN V tanpa memperoleh hak sebagai layaknya pegawai swasta/buruh. Sedangkan tenaga mereka diperas dan dipaksa dalam bekerja seperti mereka harus menyelesaikan pekerjaan minimal satu hektar yang hanya dibayar 45 ribu perhektarnya. 

"Kadangkala kami baru bisa menyelesaikan dua hari perhektarnya. Jadi bisa dibayangkan berapa pendapatan kami, jika dibandingkan kebutuhan ekonomi keluarga setiap hari," katanya Sumber, Senin (22/9).

Buruh PTPN V ini mengaku, hasil yang peroleh selama dua hari hanyalah Rp 45 ribu. Jumlah tersebut tidak cukup untuk kebutuhan makan tiga anak dan satu istri dengan cabe, garam. Belum ditambah untuk kebutuhan anak sekolah. "Untung sayur daun ubi kita tanam disaping perumahan," katanya.

Ditambah jika ada diantara keluarga yang sakit, mereka terpaksa berhutang kesana kemari. "Bisa ngutang ke PTPN V, tapi pembayaran secara cicilan tiap bulan tanpa adanya rasa peduli dari perusahaan,” ujarnya sambil meneteskan air mata sedihnya.

Yang dialami sumber juga tidak jauh dengan pekerja/buruh lainya yang dipekerjakan PT.PN V dari Afdeling 3 (tiga) hingga Afdeling VI daerah Air Molek (Amo) II, kabupaten Inhu, Riau.

Apa yang dilakukan PTPN V dinilai telah mengkangkangi Surat Edaran Bupati Inhu No.256/Dinsosnakertrans.04/VII/2014, agar setiap pekerja/buruh yang dipekerjakan perusahaan yang berbentuk BUMN, BUMD diwajibkan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.

Dimana THR keagamaan dimaksud, setiap pekerja/buruh dengan masa lama kerja tiga bulan, wajib menerima THR secara proporsional, dan apabila masa kerja 1 tahun keatas menimal satu bulan upah yang harus mendapat THR sebagaimana yang diatur dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Repbulik Indonesia No.SE.4/MEN/VI/2014 tentang pembayaran THR.

L.Manurung, Ketua Bidang Investigasi Lembaga Informasi Masyarakat Anti Korupsi meminta pada pihak terkait untuk memindak pelaku pelanggaran sesuai UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Sementara Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inhu, Kuwat Widiyanto melalui Kepala Bidang Ketenagakerjaan, R.Jhon Effendi berjanji akan meninjau lokasi pekerja yang belum menerima THR dari PTPN V. "Kita akan tinjau nanti, karena THR keagamaan itu wajib dibayarkan kepada pekerja sekali satu tahun," ungkapnya.

Sedangkan Asisten Umum (Asum) Amo II PTPN V, Sutiardi tidak banyak komentar dan mengelak ketika dikonfirmasi wartawan. [set]


loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT