CSIS, Philip J : Dua Kekuatan Besar Menghadang Jokowi

Selasa, 09 September 2014 - 00:00:17 WIB
Share Tweet Google +

Loading...

Metroterkini.com - Presiden terpilih Joko Widodo akan dilantik pada 20 Oktober 2014. Namun, pria yang akrab disapa Jokowi itu dipastikan tak akan mudah menjalankan roda pemerintahannya selama lima tahun ke depan.

Penelisi CSIS, Philip J. Vermonte mengatakan ada dua halangan besar bagi Jokowi sebagai Presiden. Pertama, tidak kuatnya mantan Wali Kota Surakarta tersebut di internal PDI Perjuangan.

"Kemudian yang kedua, adanya realitas politik pasca pilpres ada dinamika yang mengerecut dalam koalisi. Sehingga Presiden terpilih akan berbenturan dengan dua pressure dari dalam yakni kurang kuat di internal PDIP dan luar yakni koalisi yang akan menjadi oposisi kuat di parlemen," jelas Philip dalam diskusi publik Kabinet Trisakti, di Jakarta, Selasa (9/9).

Dia meminta Jokowi harus punya power base sendiri dengan politik nonparlemen yaitu relawan-relawan yang mendukungnya. "Ada organisasi politik tanpa bentuk yang bisa mendukung Presiden. Sebab, di internal PDIP, dia masih lemah," sambungnya.

Kalau ini dilakukan Jokowi, lanjut Philip, akan membuat demokrasi semakin dalam. Sebab, partisipasi tidak hanya saat pencoblosan tetapi dukungan utuh kepada Presiden. "Kalau ada politik gaya baru seperti ini akan membuat kualitas demokrasi lebih baik," terangnya.

Menurut dia, Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta sebenarnya sudah memiliki pengalaman menggerakan power base untuk membantu kebijakannya. "Saat itu mengajukan anggaran ke DPRD DKI dan tidak disetujui, dia langsung meminta bantuan kepada masyarakat enggak bisa berbuat banyak karena anggaran di-blok. Akhirnya masyarakat mendatangi DPRD dan mengeluarkan anggaran," paparnya.

Dia menambahkan, alternatif kedua adalah Jokowi membentuk power base dengan cara merombak struktur kantor Kepresidenan. "Ini bisa menjadi tempat presiden menaruh kepercayaan yang dapat membantu kinerjanya. Kalau bisa membentuk lembaga kepresidenan yang kuat," tegasnya.

"Kita memang enggak punya undang-undang lembaga kepresidenan, ini seharusnya dilakukan agar presiden punya tim yang membantunya, karena dia tidak bisa bergantung kepada partai," tuntasnya. [ok]

 

 

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT