Bupati Rohul Dukung Sistem Pilkada Langsung

Selasa, 09 September 2014 - 00:00:16 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Metroterkini.com - Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau Achmad mengakui lebih setuju sistem Pilkada Langsung ketimbang Pilkada melalui keterwakilan atau melalui Anggota DPRD.

Menurut dia, sistem Pilkada Langsung lebih efektif dibandingkan sistem keterwakilan. Karena, masyarakat bisa memilih calon pemimpinnya langsung. Jadi yang lahir memang pemimpin masyarakat.

"Pemimpin yang lahir dari masyarakat punya tanggungjawab moral dalam mensejahterahkan dan memajukan masyarakat," kata Achmad menjawab riauterkinicom seusai acara di Pasirpangaraian, Senin (9/9).

Achmad juga Bupati Rokan Hulu (Rohul) menjelaskan, setiap sistem memiliki plus minus. Seharusnya kekurangan dan kelemahan yang diperbaiki agar lebih sempurna, bukan sistemnya.

Namun demikian, ujar Achmad, Pilkada langsung punya risiko dalam pembiayaan atau finansial. "Memang sebuah demokrasi itu tidak bisa diukur dari pembiayaan. Demokrasi memang lebih mahal," jelas dia.

"Jika sistemnya yang dirubah, sistem baru juga akan punya kekurangan dan kelemahan. Jika ini diperbaiki lagi, tentu sistem akan jalan di tempat," ujarnya.

Diakuinya, untuk finansial dalam sistem Pilkada melalui keterwakilan tidak bisa dihindarkan. Termasuk untuk memonitornya antara DPRD dengan calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Kepala Daerah, sambung dia, akan lebih rumit lagi dan akan terganggu oleh kebijakan DPRD. Semisal pertanggungjawaban APBD yang selama ini melibatkan masyarakat.

Dalam sistem Pilkada langsung, menurut dia, pihak DPRD tidak bisa menjatuhkan seorang kepala daerah. Dan jika melalui keterwakilan, bisa saja dalam lima tahun ke depan, diperkirakan dia, kepala daerah bisa terus tergganggu dan merasa tidak nyaman.

"Kita bukan perspektif seperti itu. Itu pengalaman. Artinya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kekuasaan DPRD sangat luar biasa dulunya. Sehingga kepala daerah terganggu dalam lima tahun ini," ungkap Achmad.

"Karena Undang-Undang itu, sebentar-sebentar kepala daerah dipanggil DPRD. Pertanggungjawaban juga begitu. Ini juga perlu dikaji ulang," tambah dia.

Achmad mengharapkan bagaimana sebuah sistem itu menguntungkan rakyat, termasuk menguntungkan bangsa dan negara.

Secara pribadi, Achmad menilai Pilkada langsung lebih berkualitas. Sebab rakyat yang menilai dan menentukan pimpinannya melalui sebuah demokrasi. "Sehingga, dengan demikian, kekurangan dan kelemahan sistem Pilkada langsung yang harus diperbaiki," saran Achmad. [adv-hms]


loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT