Terkait Pencemaran dan KKPA PT SSR, Dewan Janji Turun, Bupati Diam

Senin, 01 September 2014 - 00:00:19 WIB
Share Tweet Google +

Loading...

Metroterkini.com - Terkait Pencemaran dan KKPA PT SSR yang terjadi di desa Talang Jerinjing, Rengat Barat, Kabupaten Inhu, Riau, semua pihak terkesan diam. Dewan tempat mengadu warga selama ini hanya sebatas janji akan turun, namun sampai saat ini tidak terlaksana dengan dalih masih mengatur waktu. Jika demikian siapa lagi yang akan dipercayai masyarakat.

Demikian juga bupati dan BLH Inhu yang terkait hal ini juga masih diam. Bupati Inhu H.Yopi Arianto.SE dan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Inhu, Moch Bayu.SH.MH, juga 'diam' soal adanya keluhan warga. Pada hal bertahun warga menderita sumber kebutuhan air karena tidak dapat lagi sungai di mamfaatkan mereka, akibat dari imbasnya aktifitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.Swakarsa Sawit Raya (SSR).

Kepada Metroterkini.com, Syarifuddin menilai adanya dugaan kepentingan hingga muncul rasa takut untuk menindak PT.SSR. "Buktinya, pihaknya DPRD Inhu saja, belum menggubris soal keluhan warga Talang Jerinjing, sebagaimana Wakil Ketua DPRD Inhu yang mengaku akan menurunkan Komisi A dan C untuk krocek perusahaan terkait dugaan pencemaran termasuk keberadaan pola plasma masyarakat dibawah Koperasi Berkah Tani tersebut.

"Di belakang PT.SSR cukup kuat, buktinya sampai saat ini perusahaan raksasa itu tidak tersentuh dari tindakan sesuai yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup," ujar Syarifuddin dari pemerhati lingkungan ini yang juga Ketua Komisi Pencari Fakta Independen Republik Indonesia (KPFI-RI) Kabupaten Inhu, Minggu (31/8).

Bila ada terjadi pencemaran yang berulang kali terjadi hingga warga sekitar terganggu akibat dari imbas aktifitas PKS PT.SSR, dan dibiarkan tanpa tindakan sesuai aturan, siapa lagi yang mampu menindak perusahaan tersebut. "Sedangkan Bupati saja diam, termasuk pihak BLH Inhu, bagaimana dengan anggota dewan yang hanya memberi janji saja hingga membuat warga kesal," sindirnya Syarifuddin.

Sementara L.Manurung secara diterpisah juga menyampaikan ada ketersediaan kebun plasma dengan PT.SSR untuk masyarakat yang berlindung dibalik Koperasi Berkah Tani, dimana saat ini kebun tersebut telah produksi. Hanya saja, kebun plasma itu tengah diganti rugi.

Akan tetapi jika itu terjadi kata L.Manurung, seharusnya berpedoman kepada SK Penetapan Bupati Inhu sesuai ketersediaan Calon Petani Calon Lahan (CPCL), dan Koperasi Berkah Tani tersebut harus berbadan hukum yang memiliki Akte Pendirian dan tercatat di Dinas Koperasi sesuai yang diatur dalam perundang undangan Perkoperasian.

Karena tujuan kebun plasma yang bermitra dengan perusahaan itu sebut L.Manurung, untuk peningkatan kesejahteraan warga sekitar. Maka tidak bisa dilakukan ganti rugi, kecuali setelah adanya penyerahan (konversi) lahan kepada petani.

"Seharusnya diusut pelakunya dan siapa saja yang mendapatkan peruntukan kebun KKPA di dalam konsesi PT.SSR tersebut, karena hingga saat ini, banyak masyarakat tidak mengetahui keberadaannya, termasuk adanya isu telah di ganti rugi pihak pemilik saham perusahaan," tukasnya.

Sebelumnya Batin Jamin, Suku Talang Mamak Desa Talang Jerinjing yang juga terlibat sebagai Wakil Ketua Koperasi Berkah Tani’ membenarkan telah menerima ganti rugi kebun plasma dari PT.SSR dengan nilai harga tidak mencapai 20 juta perkapling. "Namun tidak menjawab, ketika ditanya soal siapa saja warga mana yang menerima ganti rugi itu," katanya.

Tekait ini, Kepala Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat, Edi Priyanto, tetap menolak pertanyaan wartawan koran ini, ketika di sms soal dirinya dituding terlibat dalam melakukan kebijakan untuk susunan pengurus dan anggota Koperasi Berkah Tani, termasuk pertanyaan siapa saja yang mendapat lahan kebun plasma dari PT.SSR. [setia]

loading...

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT