Disnaker Pelalawan Terus Memantau UMK

Selasa, 18 Januari 2011 - 23:53:08 WIB
Share Tweet Instagram

PELALAWAN [MTC] - Pasca diberlakukannya penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pelalawan tahun 2011 yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan akhir tahun lalu, sampai saat ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan terus memantau tindak lanjut mengenai hal itu. "Kami terus memantau perkembangannya, apakah semua perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan sudah menerapkan UMK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau belum," jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan, Drs Syafruddin, pada wartawan di Pangkalan Kerinci, Selasa (18/1). Syafruddin menerangkan bahwa pihaknya pasca penetapan UMK Pelalawan yang telah ditandatangani oleh Gubernur Riau langsung menyebarkan pengumuman tersebut ke perusahan-perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Pelalawan. "Tak hanya itu, selain disebarkan kami juga memberitahu ke semua perusahaan terkait hal ini secara lisan," tandasnya. Dengan begini, sambungnya, maka tak ada alasan lagi bagi pihak perusahaan untuk tidak menetapkan UMK ini. Pasalnya, sanksi administratif hingga sanksi pidana siap diganjarkan kepada para pemilik perusahaan yang mengabaikan hak-hak buruh. "Kita akan turun ke lapangan dan jika terbukti maka kita berikan nota pemeriksaan yang harus dipatuhi," tegasnya. Jika perusahaan itu masih tetap membandel, lanjutnya, maka pihaknya akan langsung melanjuti ke proses penyidikan oleh PPNS ketenagakerjaan untuk selanjutnya diteruskan ke pengadilan. Sementara sanksi administratifnya sendiri berupa peringatan atau teguran serta pembinaan agar perusahaan segera melakukan kewajibannya," katanya. "Bagi perusahaan yang membandel, kita bisa saja menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apalagi setelah diberikan surat teguran sebanyak tiga kali masih saja diabaikan," ujarnya. Di samping itu, masih kata Syafruddin, ancaman pidana terkait hal ini sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut juga ada yakni pasal 90 Ayat 1 juncto pasal 185 ayat 1, berupa hukuman penjara minimal satu tahun atau maksimal lima tahun. "Selain itu, masih ada hukuman tambahan lain berupa denda Rp 100 juta hingga Rp 400 juta," tegasnya. Dikatakannya, tapi untuk penerapan sanksi di atas memang benar-benar solusi terakhir yang diterapkan pihaknya. Hal ini terjadi setelah pihak perusahaan yang telah dipanggil dan diberikan tak mengabaikan peraturan UMK yang telah ditetapkan. "Penerapan sanksi UU Nomor 13 tahun 2003 serta ancaman pidana dan denda yang diberikan adalah upaya terakhir jika perusahaan tersebut benar-benar mengabaikan peraturan UMK yang telah ditetapkan," ujarnya. Menurutnya, untuk memantau penetapan UMK di Pelalawan ini apakah berjalan sesuai aturan atau tidak maka ada dua bidang yang menangani masalah ini yakni bidang pengawasan dan bidang Hubungan Industri dan Syarat Kerja (Hubinsyaker)) yang berada di Disnaker. "Jadi untuk masalah ini, ada dua bidang yang mengawasi UMK di daerah ini berjalan atau tidak yakni bidang pengawasan dan bidang hubinsyaker," katanya. Ditambahkannya, namun diakuinya sampai saat pihaknya belum menerima surat pengaduan tentang para pekerja yang perusahaannya belum menetapkan UMK. Tapi jika memang ada maka pihaknya meminta agar para pekerja tersebut mengajukan surat secara resmi. "Hingga saat ini, kami belum menerima surat pengaduan para karyawan yang perusahaannya belum menerapkan UMK yang telah ditetapkan. Tapi jika ada, maka diharapkan mereka mengajukan surat secara resmi," katanya menutup.***/mtc


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT