Proyek Kecamatan Diduga Langgar UUKIP, Harus Diumumkan di LPSE

Selasa, 15 Juli 2014 - 00:00:19 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Metroterkini.com - Proyek pisik dilingkungan kecamatan yang merupakan belanja modal (APBD) Kabupaten Bengkalis wajib  ditampilkan di sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup- LPSE Kabupaten Bengkalis. 

Ini diatur di Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah dan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Hal ini disampai Reza Alfian ketika diminta pendapatnya terkait tak diumum di Sirup-LPSE Bengkalis.

Sementara itu, saat ini sebagian proyek belanja modal di kecamatan sudah ada yang selesai.

Menurut Rezan, pengumuman di Sirup LPSE itu agar masyarakat mengetahui proyek apa saja yang dilaksanaan di kecamatan. Sebab itu akan menjadi aset pemerintah.

"Proyek modal itu wajid diumumkan, itu tertuang dalam Pepres 70 Tahun 2012 dan Undang-undang KIP. Kalau tak diumumkan, camat selaku pengguna anggaran melanggar undang-undang," tegas Reza. [rdi]

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT