Protes Sistem Lelang, Gapeknas Layangkan Surat ke ULP

Kamis, 19 Juni 2014 - 00:00:20 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com - Pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) di Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan sistem e-proch mendapat keberatan dari sejumlah rekanan lokal Bengkalis. Mereka menilai dokumen lelang yang ditawarkan kepada rekanan yang terkesan dipaksakan.

Hal itu disampaikan Ketua Gapeknas Kabupaten Bengkalis Fitra Budiman, Kamis (19/6). Menurut Budiman, E Juni lalu pihaknya sudah mengirim surat ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis mempertanyakan masalah teknis pelelangan.

Diantaranya tentang perubahan SKA, SKTK, dan SBU baru terbit diawal tahun 2014, sesuai dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 6, 7, 8, dan Peraturan Lembaga LPJK Nomor 10, dan dicermati juga adanya pemaksaan untuk tenaga personil perusahaan yang dinilai membebani rekanan.

"Khususnya dalam dokumen yang ditawarkan untuk K-3/G4 dan M/G.5 harus melampirkan SKA Madya. Padahal untuk pelaksanaan proyek di lapangan tidak membutuhkan pekerjaan yang sangat komplek atau spesifik. Begitu juga dengan Grad 4/K-3, dan Grad 5/M pekerjaan tidak terlalu membutuhkan teknologi yang tinggi dalam pekerjaan, untuk itu kami menyatakan keberatan terkait dengan hal ini," kata Budi.

Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Bengkalis Narno, SE ketika diminta pendapatnya, mendukung upaya keberatan dari asosiasi rekanan di Bengkalis. Hanya saja perlu dicermati, bahwa masalah teknis yang dimaksud bukan bersumber dari ULP. Tetapi dari dokumen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke ULP. Artinya, dalam haln ini ULP hanya berperan atau memiliki tugas melelangkan seluruh kegiatan melalui e-proch.

"Sebagai gambaran, sama halnya SKPD yang punya barang. Sedangkan ULP yang melakukan pelelelangan. Kendati demikian,  saya rasa SKPD bisa meringankan rekanan lokal, khususnya dalam hal tenaga teknis atau tenaga ahli yang diminta SKPD," terang Narno.[rdi]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT