RTRW Prov Riau Didesak Sahkan Oleh Pemerhati Lingkungan

Ahad, 08 Juni 2014 - 00:00:12 WIB
Share Tweet Google +

loading...

Metroterkini.com - Salah seorang aktivis lingkungan di Riau mencatat ada tiga konflik terjadi di Riau, yakni konflik agraria, lahan dan kehutanan. Kasusnya pun rumit diselesaikan pemerintah daerah karena merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Di Kabupaten Indragiri Hulu, misalnya akibat belum adanya penetapan perbatasan antara kabupaten Indragiri hulu dengan kabupaten Indragiri Hilir dan pengesahan RTRW, terjadi bentrok antara masyarakat yang mendukung perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat yang mengaku pemilik lahan, pada peristiwa itu terjadi pembunuhan, tiga orang warga terbunuh secara sadis.

"Terjadinya konflik lahan dan kehutanan tersebut sulit diselesaikan pemerintah daerah, karena merupakan kewenangan pemerintah pusat, ini juga berdampak karena lambatnya pengesahan RTRW propinsi Riau," ujar pemerhati lingkungan Basyar.

Desakan agar pemerintah segera mengesahkan RTRW propinsi Riau juga muncul dari masyarakat melayu dan suku talang mamak di kecamatan Batang Cenaku, ribuan masyarakat asli di daerah itu meminta agar pemerintah pusat segera melepaskan status kawasan hutan, ini karena semakin sempitnya areal pemukiman dan lokasi perkebunan masyarakat di kecamatan tersebut.

Permintaan masyarakat tersebut juga telah disampaikan kepada pemerintah kabupaten Indragiri Hulu, pada Jumat (6/6) kemarin, melalui rapat bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat.

Camat Batang Cenaku Afran Ridwan SST dikonfirmasi menjelaskan, bahwa keinginan masyarakat atas pelepasan kawasan hutan di kecamatan tersebut sudah sejak tahun 2010 sudah diusulkan, bahkan sudah tiga bupati yang menindaklanjuti kepada pemerintah pusat, namun hingga kini belum juga dilepaskan karena terganjal RTRW propinsi Riau yang belum disahkan pemerintah pusat.

"Sejauh ini usulan yang disampaikan masyarakat melalui tiga bupati belum ada di gubris oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan, padahal pelepasanan hutan kawasan itu untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat tempatan," ungkapnya. [basya]


loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT