Mahasiswa Minta Kejati Ambil Alih Kasus Raja Erisman

Rabu, 30 April 2014 - 00:00:16 WIB
Share Tweet Instagram

[metroterkini.com] - Dua kelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Inhu Bersatu dan Gerakan Rakyat Tegak Keadilan Riau meminta Kejaksaan Tinggi Riau mengusut dugaan korupsi dana sisa APBD Kabupaten Indragiri Hulu.

Mahasiswa meminta kepada pihak Kejati Riau untuk mengusut Raja Erisman yang diduga telah merugikan negara sekitar Rp2,8 miliar. Mahasiswa melakukan unjukrasa di kantor Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru, Rabu (30/4).

"Periksa Raja Erisman selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Inhu karena ada indikasi penyelewengan dana sisa APBD senilai Rp2,8 miliar tahun 2012 lalu," kata Koordinator Lapangan Jefrizal.

Menurut pendemo, Kejaksaan Negeri Rengat dinilai lamban dalam memproses kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan pejabat di pemerintah daerah setempat."Beri rasa keadilan untuk masyarakat," tambah pendemo. Mahasiswa juga meminta Kejati Riau mengevaluasi kinerja Kejari Rengat karena tidak jelasnya dalam penanganan kasus korupsi selama ini.

Kasi Penkum Kejati Riau, Mukhzan mengatakan, pihaknya berjanji akan menanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi ke Kejari Rengat. "Aspirasinya kami terima, dan akan kami tanyakan ke Kejari Rengat, untuk mengetahui perkembangan penyidikannya," ujarnya.

Mukhzan mengataan pihak kejaksaan akan terus berkomitmen menegakan hukum hanya saja setiap penanganan kasus pasti membutuhkan proses waktu tertentu dalam pemberkasan. 

"Tolong semua bersabar karena kami butuh waktu," ujarnya.

Dalam kasus tersebut, Kejari Rengat telah menetapkan tersangka mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Inhu, Rosdianto. Selain itu, Kejari Rengat juga sudah menetapkan mantan Bendahara Pembantu Pengeluaran, Putra Gunawan, sebagai tersangka.

Penyidik kejaksaan dalam kasus ini menemukan penambahan kerugian negara dari sebelumnya Rp2,4 miliar menjadi Rp2,8 miliar yang diduga sengaja direkayasa. Dana tersebut merupakan sisa anggaran 2012 yang tidak disetorkan oleh tersangka, padahal seharusnya sisa anggaran tersebut harus disetorkan paling lambat 31 Desember tahun bersangkutan.

Kejari telah memeriksa sejumlah saksi dari Pemkab Inhu, diantaranya Tim Inspektorat Pemkab Inhu yang sebelumnya juga telah melakukan pemeriksaan atas kasus ini, Mantan Kepala Bagian Keuangan dan Sekda Inhu Raja Erisman.

Kedua tersangka akan dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3, dan pasal 8 Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Pencantuman pasal 8 tersebut karena status tersangka sebagai bendahara sehingga telah melakukan tindakan penggelapan. [ndn-ant]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT