Kasus Korupsi BNI 46 Tunggu Disidangkan

Kamis, 24 April 2014 - 00:00:16 WIB
Share Tweet Google +

loading...

[metroterkini.com] - Berkas perkara kasus kredit fiktif korupsi BNI 46 Pekanbaru senilai Rp 40 miliar dilimpahkan Kejari Pekanbaru ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (24/4).

Menurut Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru, Eka Safitra SH MH, pelimpahan berkas perkara kasus kredit fiktif korupsi BNI 46 telah dilakukan, dan berkasnya dipecah menjadi dua. Untuk tersangka Esron Napitupulu, selaku Direktur PT Barito Riau Jaya (BRJ), selaku debitur BNI 46. 

Dan satu berkas lagi, untuk tersangka Abc Manurung Relation Officer di BNI 46 Pekanbaru, Atok BNI 46, dan Dedi Syahputra Relation Officer BNI 46 Pekanbaru.

"Keempat tersangka kita buat dalam 2 berkas. Dan kita juga telah menetapkan JPU, diantaranya Bambang Adi Putra, Syafril, Arie Purnomo dan Rully Afandi," ucap Eka Safitra.

Sementara, Humas PN Pekanbaru, JPL Tobing SH MH, membenarkannya pula, dan pihaknya tinggal menunggu penetapan majelis hakimnya.

"Hari ini sudah kita terima, tinggal menunggu penetapan majelis untuk proses persidangan," kata  Tobing didampingi Panmud Tipikor PN Pekanbaru, Hasan Basri.

Diketahui, kasus ini terjadi tahun 2007-2008. Saat itu, Esron mengajukan kredit ke BNI 46 senilai Rp 40 miliar. Agunannya adalah sebuah kebun. Pencairan dilakukan dua kali. Tahun 2007 cair Rp17 miliar dan sisanya tahun 2008.

Lalu, kredit dinilai melanggar aturan perbankan. Sebab, jenis kredit yang diajukan tidak sesuai dengan agunan. Seharusnya kredit dicairkan 30 persen, tapi ini dicairkan semuanya sebelum ada progres pembangunan.

Tak cuma sampai disitu, ternyata kredit dicairkan oleh pihak yang tidak berwenang di BNI. Apakah ada dugaan permainan antara Esron dengan pihak BNI, petugas masih menyelidikinya.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau, kasus kredit fiktif ini merugikan negara sebesar Rp37 miliar.

Atas perbuatan para tersangka, dijerat Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana. [ndn-pr]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT