[metroterkini.com] - Kementerian Badan Usaha Milik Negara diam-diam menerbitkan surat izin prinsip Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda pengambilalihan saham PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) pada 11 April 2014, atau dua hari setelah Pemilu Legislatif (Pileg) dilaksanakan.
Mengetahui kabar itu, 1.200 karyawan BBTN menolak rencana pengambilalihan saham ini dengan menggelar Aksi Apel Kesetiaan Pekerja Pada Bank BTN di Kantor Pusat BBTN, Harmoni, Jakarta Pusat, Minggu (20/4).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Bank BTN Satya Wijayantara menilai, rencana merger BBTN dengan BMRI akan menimbulkan risiko yang sangat serius.
Menurut Satya, merger BBTN dengan BMRI akan menyebabkan perubahan visi dan misi BBTN yang sudah ada sebagai bank fokus bagi pelayanan rumah untuk rakyat. Sementara visi dan misi Mandiri lebih ke arah komersial.
"Kalau kita dimerger, visi misi akan sama dengan Bank Mandiri, program pembiayaan perumahan akan terhambat," jelas Satya di Kantor Pusat BBTN, Jakarta, Minggu (20/4).
Selain itu, rencana merger yang dicetuskan Menteri BUMN Dahlan Iskan ini juga akan membahayakan portofolio kredit perumahan yang saat ini sudah ditangani BBTN sebagai bank fokus pembiayaan perumahan. "Karena Bank Mandiri sama sekali tidak pernah menangani ini," ujarnya.
Risiko lanjutan bila sektor penyaluran kredit utama BTN tersebut bermasalah, lanjut Satya, adalah terhambatnya ketersediaan rumah bagi rakyat. Padahal, dengan kondisi satu bank BUMN fokus di segmen rumah, penyediaan KPR masih terhitung minim. "Risiko politik mengenai ketersediaan rumah bagi rakyat," tutur Satya.
Dalam unjuk rasa hari ini, ribuan karyawan yang datang berasal dari seluruh cabang BTN se-Indonesia. Selain memasang spanduk berisi penolakan rencana meleburkan mereka dengan Mandiri, serikat pekerja bermaksud mengulang kembali aksi ini pekan depan bila tak digubris pemerintah. Pekerja membawa spanduk penulisan, di antaranya bertuliskan "BTN Not For Sale", "Ada Agenda Tersembunyi Dalam Akuisisi BTN". atau "Jangan Jadikan BTN Komoditas Politik".
Mereka menolak dicaplok Mandiri, lantaran aturan perusahaan akan berubah serta status mereka hanya sebagai karyawan anak usaha.Unjuk rasa ini dijalankan sejak pukul 09.00 WIB. Dalam aksi tersebut, turut hadir mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, mantan Direktur BTN Siswanto, serta Pengurus DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Susanto Mundie Sudarmo.
Sebelumnya Dahlan akhirnya mengakui hendak menjadikan BTN sebagai anak usaha Bank Mandiri. Hal ini bertujuan agar Indonesia memiliki bank besar yang dapat mengalahkan bank di Malaysia, Thailand, maupun Singapura.
"Skemanya BTN menjadi anak usaha Mandiri, tidak dilebur tapi menjadi lebih kuat. BTN harus diperbesar," kata Dahlan.
Tak jauh beda, Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin memandang pencaplokan BTN dibutuhkan untuk menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN. Menurutnya ini tindakan yang tepat. Sebab, pada 2020 persaingan bank nasional dengan bank dari negara ASEAN yang memiliki aset serta modal tinggi, semakin terbuka.
