Mahyuddin: Rutan Pekanbaru Langgar UU Pers

Kamis, 10 April 2014 - 00:00:11 WIB
Share Tweet Instagram

Pekanbaru - Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau menyatakan tindakan pejabat Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pekanbaru yang melarang wartawan meliput pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Legislatif 9 April merupakan pelanggaran Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

"Sebenarnya jika wartawan tersebut telah memiliki izin masuk atau sesuai dengan standar operasional yang diterapkan, harusnya tidak ada lagi alasan untuk melarangnya," kata Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, Mahyudin Yusdar, di Pekanbaru, Kamis (10/4).

Menurut Mahyudin, dalam konteks UU tentang Pers, menghalangi kerja pers merupakan tindakan pidana sesuai pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Suatu pesta demokrasi Pemilu menurut dia sama maknanya dengan pesta rakyat yang harusnya menjadi hak publik yang seluruhnya dilakukan secara terbuka dan transparan.

"Makanya sebelum pencoblosan lalu, kami mendukung KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk melaksanakan Pemilu Legislatif dengan jujur dan adil. Ini yang harus ditekankan ke semua pihak," katanya.

Seharusnya mulai dari pencoblosan hingga penghitungan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tingkat kelurahan hingga kecamatan dan kabupaten/kota dan provinsi adalah hak publik untuk mengetahuinya dan wartawan merupakan pemberi informasi ke masyarakat melalui saluran media masing-masing, baik cetak maupun elektronik.

Tak hanya itu, untuk mengawasinya secara undang-undang kewenangan berada pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), namun untuk partisipasi penyelenggaraan agar jujur dan adil itu perlu melibatkan seluruh kalangan masyarakat.

Rumah tahanan negara (Rutan), menurut Mahyudin, memang merupakan tempat khusus yang tidak bisa sembaragan orang beradaa atau masuk ke dalam.

"Namun kalau sudah sesuai dengan SOP, terus kemudian wartawan tersebut tetap dilarang melakukan peliputan, ini sudah merupakan perbuatan pidana," katanya.

Pengelola Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pekanbaru, Riau, sebelumnya melarang wartawan untuk meliput aktivitas pencoblosan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara yang berada di dalam rutan setempat.

Kepala Rutan Kelas IIB Pekanbaru Sugeng yang dihubungi lewat sambungan telepon mengatakan siapapun dilarang untuk mendokumentasikan pelaksanaan pemungutan suara di dalam rutan. "Termasuk wartawan, nanti malah melanggar aturan," katanya. [ndn-rls]


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT