Ini Alasan Pemda Bengkalis Menggunakan Perkada 2014

Senin, 31 Maret 2014 - 00:00:17 WIB
Share Tweet Google +

Bengkalis - APBD Kabupaten Bengkalis 2014 mencatat sejarah untuk pertama kalinya tanpa disahkan melalui DPRD, tapi menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). sebenarnya apa itu Perkada, acuannya apa, prosedur bagaimana, kapan Perkada bisa digunakan untuk penetapan APBD? Berikut penjelasannya.

Perkada adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh kepala daerah tanpa melalui proses kesepakatan dan pembahasan bersama DPRD. Hal itu telah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah. 

Dalam Permendagri tersebut telah diatur bahwa Perkada dapat diajukan oleh kepala daerah apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), yaitu satu bulan menjelang tahun anggaran sebelumnnya berakhir, tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. 

Kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

Seperti diketahui, sampai pertengahan Februari 2014, RAPBD Bengkalis 2014 belum juga disahkan DPRD. Jangankan disahkan, KUA-PPAS saja belum diteken padahal sudah diajukan ke Dewan sejak bulan Agustus 2013. KUA-PPAS baru diteken setelah Bupati mengajukan Rancangan Perkada ke Gubri tanggal 13 Februari. 

Oleh Gubri waktu itu memberikan kesemapatan kepada Dewan untuk mengesahkan APBD tanggal 6 Maret, tapi sampai batas waktu yang ditetapkan Gubri, APBD belum juga disahkan.

Pada ayat (2) diatur bahwa pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Selanjutnya pada pasal (3) dijelaskan bahwa belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.(4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pada Pasal 107 ayat (1) disebutkan bahwa rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Pada ayat (2) disebutkan lagi, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.

Kemudian ayat (3) diatur bahwa pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan keputusan gubernur bagi kabupaten/kota.

Proses ini juga sudah dilewati oleh eksekutif. Meski sempat tersiar kabar Perkada sudah sempat diteken oleh Gubernur Riau, namun sampai hari ini belum ada disampaikan ke Pemkab Bengkalis. 

Karena tidak ada jawaban atau persetujuan terhadap Rancangan Perkada APBD 2014 yang diajukan oleh Bupati Bengkalis, Pemkab tetap melaksanakan APBD menggunakan Perkada.

Hal ini diatur dalam  Pasal 108 ayat (1) bahwa penyampaian rancangan peraturan kepala daerah untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Selanjutnya pada ayat (2) apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri Dalam Negeri/gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah.

"Ya, jangka waktu 30 hari kerja sejak Perkada diajukan ke Gubernur (13 Februari sampai 27 Maret) telah terlampaui. Sesuai Pasal 108 Permendagri 13/2006, Bupati dapat menetapkan Perkada dan melaksakan APBD," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, H Burhanuddin terkait dengan pelaksanaan APBD 2014 menggunakan Perkada. [rdi]

loading...

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT