PDIP : Formula E 100 Persen Gerogoti APBD!

Senin, 30 Agustus 2021 - 13:13:25 WIB
Share Tweet Instagram

Metroterkini.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan gelaran Formula E 100 persen menggerogoti APBD DKI. Untuk itu, F-PDIP kekeh mengajukan hak interpelasi Gubernur Anies Baswedan.

Hal itu disampaikan Gembong saat wawancara dengan CNN TV Indonesia. Gembong saat itu ditanya ketika Presiden Jokowi bicara soal gelaran otomotif internasional, seperti GP Mandalika dan Formula E.

"Mandalika itu tidak menggerogoti APBN, tapi ketika bicara Formula E, Formula E 100 persen menggerogoti APBD kita. Hampir Rp 5 triliun yang harus kita gelontorkan untuk gelaran Formula E selama 5 tahun, hampir Rp 5 triliun, coba kalau Rp 5 triliun itu kita konversi untuk membenahi Jakarta, mungkin Jakarta sudah jauh lebih benar," ujar Gembong, Minggu (29/8/2021).

"Hal-hal seperti ini yang kita dorong bahwa ke depan kita akan komitmen untuk menjaga lingkungan, iya. Bagaimana kendaraan kita tidak menimbulkan polusi, iya. Tetapi jangan sekarang. Tahan dulu lah. Tahun 2023 kan bisa, kalau seandainya kondisi rakyat Jakarta, perutnya sudah baik. Kan itu saja yang mau kita minta penjelasan pada gubernur," sambung gembong.

Gembong juga mengatakan hak interpelasi ini panggilan nurani untuk menyelamatkan keuangan daerah. Dia mengatakan 7 Fraksi DPRD DKI yang diundang Anies makan malam terlalu genit.

"Kita dorong khusus fokus melakukan penanganan secara baik pandemi COVID-19 sebagai mana narasi yang kemarin disampaikan Pak Anies, 'kami akan fokus menangani COVID-19, kita tidak galau dengan interpelasi'. Tapi faktanya bertolak belakang dengan apa yang dia sampaikan, ketika bicara fokus penanganan COVID kenapa sih mengamburkan uang triliunan buat menggelar Formula E, kedua kalau dia fokus dan tak galau dengan interpelasi ngapain mesti ngumpul-ngumpulin 7 pimpinan fraksi, kalau toh inisiatifnya DPRD, kok genit amat anggota DPRD minta diundang," papar Gembong.

Gembong menilai Anies panik dengan mengundang 7 Fraksi DPRD DKI untuk makan malam. Padahal, menurut dia, hak interpelasi sekadar meminta penjelasan Gubernur.

"Ini menandakan betul-betul panik, Pak Anies panik, kalau tak panik ngapain, orang cuma mau ditanya aja, saya tanya, sampeyan jawab, selesai kok. Nggak ada implikasi apa-apa kok," kata Gembong.

Dalam wawancara itu, turut hadir anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif. Syarif mengatakan tidak ada lobi-lobi Anies untuk mencegah interpelasi.

Syarif juga menuturkan temuan BPK soal Formula bersifat rekomendasi yang harus dijalankan DKI.

"Kewajiban Pemprov DKI menindaklanjuti supaya tidak terjadi potensinya, bukan membatalkan Formula E. Multiefeknya akan kita dapatkan, target-target pertumbuhan ekonomi, itu harus dibangkitkan tapi bukan mekanisme interpelasi," ujar Syarif. [**]
 


TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT